jpnn.com, PURWOKERTO - Keputusan Mendikbud Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, dinilai sebagai langkah yang tepat.
"Wacana Mendikbud hapus UN sudah tepat," kata dosen sosiologi pendidikan FISIP Unsoed, Nanang Martono, di Purwokerto, Banyumas, Jumat (13/12).
BACA JUGA: Terkait USBN, Nadiem Makarim: Mohon, Jangan Meremehkan Guru
Menurut Nanang, pelaksanaan UN memang sebaiknya dihentikan. Alasannya, menurut Nanang, pelaksanaan UN pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah sudah dapat memetakan persebaran atau pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dia menambahkan berdasarkan pemetaan tersebut, maka UN dapat dihentikan agar pemerintah dapat lebih fokus pada penyelesaian problematika pendidikan yang lain.
BACA JUGA: Tegas! Nadiem Makarim: Prestasi Siswa Tidak Mungkin Ditentukan dengan Pilihan Ganda
"Misalnya pemerataan sarana pendidikan, pengembangan karakter, peningkatan kualitas guru, termasuk peningkatan kesejahteraan guru," katanya.
Nanang mengatakan jika problem-problem tersebut telah tertangani dengan baik maka bisa saja mekanisme ujian nasional kembali dilaksanakan.
BACA JUGA: Datang Terlambat ke Pelantikan Wantimpres, Ini Jawaban Habib Luthfi
Selain itu, kata dia, anggaran yang sebelumnya dipergunakan untuk pelaksanaan UN dapat dialihkan untuk prioritas pendidikan yang lain.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Slamet Rosyadi juga mengapresiasi Nadiem Makarim yang akan mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
"Saya sangat mendukung langkah Mendikbud karena UN menurut saya belum menjadi alat ukur kompetensi yang terukur," katanya.
Dia menjelaskan UN pada awalnya ditujukan untuk pemetaan kemampuan siswa.
"Namun menurut saya pada kenyataannya belum ada intervensi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antardaerah," katanya.
Dia menambahkan diperlukan metode yang lebih efektif dalam mengukur kompetensi siswa.
"Jadi saya sepakat dengan Mendikbud yang berencana mengubah UN dengan metode lain yang betul-betul mengukur kompetensi siswa," katanya.
Dia berharap, program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan mendapatkan respons positif dari para peserta didik.
"Program tersebut diharapkan mendapatkan respons positif dan membuat siswa makin bersemangat dalam menggali dan meningkatkan kompetensi diri," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo