jpnn.com - JAKARTA--Penerapan E-government yang bersifat parsial di instansi pemerintah selama ini dinilai tidak efisien.
Untuk menekan inefisiensi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi.
Dalam dua dekade terakhir ini, sebenarnya instansi pemerintah sudah banyak yang menerapkan teknologi informasi.
BACA JUGA: Generasi Muda Partai Golkar: Tinggalkan Ahok Sebelum Ditinggal Rakyat
Hal ini antara lain ditandai dengan munculnya portal-portal di setiap instansi pemerintah, sebagai media komunikasi.
Berbagai informasi terkait dengan instansi pemerintah bisa dilihat dan diunduh dari media tersebut.
Banyak juga instansi yang mengembangkan teknologi informasi untuk perbaikan pelayanan publik, untuk perencanaan anggaran, pengawasan dan lain sebagianya.
BACA JUGA: Novanto: Kehadiran Perempuan dalam Politik Sangat Diperlukan
Digitalisasi informasi yang berlangsung selama ini, sedikit banyak sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat, baik dalam memperoleh pelayanan publik sebagai, maupun dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga bangsa.
"Penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan tersendiri," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur.
BACA JUGA: #KamiAhok Menjadi Trending Topic
Menurutnya, instansi pemerintah telah membangun sistem berbasis elektronik yang sudah cukup canggih, tapi belum terhubung dan terintegrasi dengan lembaga pemerintahan lainnya.
Setiap instansi pemerintahan masih melakukan pola birokrasi lama yaitu membangun infrastruktur, membuat dan mengelola data serta informasi masing – masing, sehingga terjadi kesenjangan pemanfaatan teknologi informasi antara satu dengan lainnya.
Menurut mantan Wakil Wali Kota Batam ini, penerapan e-government yang bersifat parsial itu akan menimbulkan inefisiensi.
"Permasalahan inefisiensi tersebut harus segera diatasi melalui penerapan e-government terintegrasi. Dengan cara itu, maka e-govt bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan sebaliknya membebani perekonomian," tegas Asman.
Menurut Asman, yang diperlukan adalah koordinasi antar instansi pemerintah untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Betapa tidak, SPBE memerlukan koordinasi seluruh elemen pemerintah untuk mengintegrasikan Information Communication Teknology (ICT), yang merupakan bagian dari komponen pemerintahan dalam rangka modernisasi dan reformasi.
Karena itulah, SPBE juga menjadi salah stau bagian penting dalam reformasi birokrasi.
“Dengan e-government, akan tercipta efisiensi, transparansi layanan masyarakat dan dunia usaha, serta meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan Masyarakat,” imbuh Asman.
Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan, ada sejumlah program utama SPBE.
Pertama, terwujudnya jaringan intra pemerintah, yang menghubungkan semua sistem elektronik pemerintah.
Kedua, sistem penghubung layanan pemerintah, untuk memfasilitasi pertukaran data dan informasi antarlembaga pemerintahan.
Program berikutnya, integrasi data elektronik terpadu, yang diperlukan untuk menampung, menggabungkan, dan mengelola semua data pemerintahan.
Untuk menjamin keamanan informasi pemerintah, melindungi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, penggangguan, atau penghancuran oleh pihak yang berwenang.
Untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja secara elektronik secara nasional, harus dibuat aplikasi nasional.
“Selain itu, harus dibuat Portal Nasional, untuk menghubungkan layanan pemerintah berbasis situs web yang mudah digunakan oleh masyarakat,” ujar Rini.
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh bahkan menyayangkan banyaknya instansi pemerintah yang telah membangun teknologi informasi penganggaran (e-budgeting) tapi tidak mengawal keselarasan program/kegiatan dengan pencapaian outcomes.
Akibatnya, meskipun anggaran habis digunakan dan tingkat penyimpangan (korupsi) bisa ditekan, tapi tingkat efektivitas penggunaan anggaran masih rendah.
Ateh mendorong instansi pemerintah mau mencontoh keberhasilan Pemerintah Provinsi DIY, Pemprov Jawa Timur, atau Pemkot Bandung untuk menerapkan Program, dan Program Follow Result, dengan harapan bisa mewujudkan pemerintahan berkelas dunia pada tahun 2025. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bagaimana Nasib Buni Yani? Simak Penjelasan Pak Boy
Redaktur : Tim Redaksi