JAKARTA – Pemerintah mengklaim rencana pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) seumur hidup akan menghemat anggaran minimal Rp 3,2 triliun per lima tahunnya. Angka tersebut diperoleh jika mengacu pada jumlah penduduk wajib KTP yang saat ini diperkirakan mencapai 190 juta jiwa.
“Dengan pemberlakuan KTP seumur hidup, itu cost lebih murah. Taruhlah jumlah penduduk wajib KTP sekarang 190 juta jiwa. Kalau dikali biaya pembuatan KTP Rp 16 ribu per kartu, maka nilainya sudah mencapai Rp 3,2 triliun,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin (8/7).
Usulan pemberlakuan E-KTP seumur hidup ini menurut Gamawan dimasukkan dalam Rancangan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.Namun meski berlaku seumur hidup, bagi masyarakat yang status domisilinya berubah, tetap diharuskan mengganti KTP-nya.
Dalam RUU Adminduk pemerintah menurut Gamawan juga mengusulkan pengurusan akte kelahiran nantinya tidak lagi lewat pengadilan, bagi yang masa kelahirannya lewat dari satu tahun.
“Pembahasannya sudah selesai, sekarang tinggal paripurna tanggal 11 Juli besok. Hal krusial lain dalam RUU tersebut kita juga mencantumkan pemerintah akan lebih aktif dalam mengejar total perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Selama ini menurut UU kan pasif. Jadi kalau diam saja, kita nggak salah sebenarnya. Cuma publik akan menghukum pemerintah, kenapa diam,” katanya memberi alasan.(gir/jpnn)
“Dengan pemberlakuan KTP seumur hidup, itu cost lebih murah. Taruhlah jumlah penduduk wajib KTP sekarang 190 juta jiwa. Kalau dikali biaya pembuatan KTP Rp 16 ribu per kartu, maka nilainya sudah mencapai Rp 3,2 triliun,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin (8/7).
Usulan pemberlakuan E-KTP seumur hidup ini menurut Gamawan dimasukkan dalam Rancangan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.Namun meski berlaku seumur hidup, bagi masyarakat yang status domisilinya berubah, tetap diharuskan mengganti KTP-nya.
Dalam RUU Adminduk pemerintah menurut Gamawan juga mengusulkan pengurusan akte kelahiran nantinya tidak lagi lewat pengadilan, bagi yang masa kelahirannya lewat dari satu tahun.
“Pembahasannya sudah selesai, sekarang tinggal paripurna tanggal 11 Juli besok. Hal krusial lain dalam RUU tersebut kita juga mencantumkan pemerintah akan lebih aktif dalam mengejar total perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Selama ini menurut UU kan pasif. Jadi kalau diam saja, kita nggak salah sebenarnya. Cuma publik akan menghukum pemerintah, kenapa diam,” katanya memberi alasan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPR Minta Pengusaha Hiburan Patuhi Aturan
Redaktur : Tim Redaksi