jpnn.com - JAKARTA – Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengakui dalam pelaksanaan pemilihan kapal daerah (Pilkada) terdapat sejumlah daerah rawan konflik.
Namun begitu ia mengaku belum mengetahui secara persis di mana saja sepuluh daerah yang disebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai daerah rawan konflik.
BACA JUGA: Duh...Banyak Kasus Pemaksaan Kehendak Pada Proses Pilkada
“Kami belum tahu persis sepuluh daerah itu mana saja. Namun memang potensi itu ada di mana-mana. Karena itu kami hargai Kemendagri, kepolisian dan Bawaslu (menyatakan sedikitnya ada sepuluh daerah rawan konflik,red). Kami akan perhatikan,” ujar Hadar, Jumat (28/8).
Menurut Hadar potensi kerawanan sangat terbuka apalagi jika KPUD tidak bekerja sesuai aturan atau tertutup dalam memberi akses kepada masing-masing pasangan bakal calon. Selain itu juga potensi muncul ketika KPUD tidak melayani peserta Pilkada dengan baik.
BACA JUGA: Sekjen DPR: Luas Ruang Anggota Setidaknya 120 Meter
Untuk meminimalisir potensi tersebut, KPU kata Hadar secara terus menerus mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu agar bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami harus transparan agar orang tidak curiga. Kami juga perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama kepolisian. Kemudian dalam bekerja natural saja. Artinya jangan tunjukkan keangkuhan bahwa penyelenggara pemilu yang menentukan, karena dapat memancing ketidaksukaan,” ujar Hadar.(gir/jpnn)
BACA JUGA: 7 Proyek DPR Diminta Dibatalkan, Ini Jawaban Novanto
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembatalan Proyek Gedung DPR Bakal Jadi Hadiah untuk Rakyat
Redaktur : Tim Redaksi