Efisiensi Anggaran, Menteri Asman Kenalkan e SAKIP Reviu

Jumat, 26 Januari 2018 – 15:09 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur di Bandung. Foto: Istimewa

jpnn.com, BATAM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur tengah fokus menggalakkan efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Dia tidak ingin ada pejabat dan pegawai ASN dari daerah yang datang ke kantornya hanya sekadar meminta cap atau stempel, namun tidak jelas keperluannya.

BACA JUGA: Menteri Asman: Pangkas Aturan yang Tidak Nyambung

“Terkadang kantor saya itu ramai dengan orang (pegawai-red) daerah. Terus saya tanya Pak Ateh, (Deputi RB Kunwas-red). Kenapa bisa ramai? Jawabannya, karena banyak daerah yang konsultasi masalah SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dari situ saya minta dibuat secara elektronik saja,” ujarnya dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah I, di Kota Batam, Kamis (25/01).

Keinginan itu langsung dijawab oleh Tim dari Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan melalui aplikasi e-Sakip Reviu.

BACA JUGA: Menteri Asman Ingin Replikasi Sistem Pendidikan di Telkom CU

Menurut Asman, dengan dibangunnya e-Sakip Reviu, pejabat pemda tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk konsultasi dan meminta pendampingan. Dengan demikian dapat meminimalisir inefisiensi biaya perjalanan dinas, karena harus datang jauh hanya untuk konsultasi.

Melalui aplikasi tersebut, pemerintah daerah dapat berkonsultasi, serta menyampaikan kendala dalam menerapkan SAKIP di wilayahnya, sehingga pejabat pemda tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Kementerian PAN-RB. 

Tak hany itu, anggaran yang seharusnya dipergunakaan untuk transportasi dapat dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. 

Lebih lanjut Menteri menambahkan, dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah I, pemerintah daerah dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran di lingkungan masing-amsing. Selain itu Asman meminta agar para kepala daerah dapat memotong sejumlah kegiatan yang tidak jelas hasilnya. (mg7/jpnn)


Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler