jpnn.com, JAKARTA - Penyatuan Pelindo I-IV ini dinilai sebagai momentum untuk menciptakan supply chain logistik pelabuhan, yang lebih efisien.
Direktur Namarin Institute Siswanto Rusdi berharap dengan adanya integrasi semua pelabuhan milik BUMN dalam satu atap komando, setiap pelabuhan memiliki sistem dan standar kualitas layanan yang sama.
BACA JUGA: LPEI Bahas Penguatan Ekspor dalam Asian Exim Bank Forum
“Indonesia adalah negara kepulauan dengan segala potensi dan tantangannya. Pembentukan holding pelabuhan harus diikuti dengan kebijakan yang mampu memangkas mata rantai birokrasi yang selama ini menciptakan ekonomi biaya tinggi. Efisiensi logistik ini akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi kita,” ujar Siswanto, Rabu (24/11).
Siswanto menjelaskan, biaya mahal logistik sejatinya bisa ditelusuri sejak barang diangkut dari gudang milik konsumen, hingga sampai ke lokasi tujuan.
BACA JUGA: Presidensi G20 Indonesia, Menkominfo: Jembatan Harapan Bagi Negara-negara Berkembang
Dari mata rantai perjalanan barang tersebut, berbagai biaya sudah mengikuti. Mulai biaya yang sifatnya pasti maupun biaya lain yang seringkali tidak terukur.
“Efisiensi logistik harus lebih fokus pada aktivitas yang berada di darat. Seperti memperpendek birokrasi dan mendorong digitalisasi layanan pelabuhan agar biayanya semakin terukur dan pasti. Mengharapkan biaya pelayaran untuk lebih efisien rasanya sulit karena ruang untuk itu sangat terbatas,” jelasnya.
BACA JUGA: Lewat Cara ini LTI Berkolaborasi dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Digital
Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia Prasetyo menuturkan biaya logistik di Indonesia mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Dari 23 persen itu, biaya logistik di laut hanya sekitar 2,8 persen.
“Yang lainnya terdistribusi pada beberapa peran yaitu darat, utamanya di inventory dan beberapa bagian lain," katanya dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (20/11) lalu.
Prasetyo menuturkan ada lima faktor utama pemicu biaya logistik tinggi. Pertama adalah regulasi dari pemerintah, terutama dalam hal ekosistem atau pelayanan logistik.
Kedua, efisiensi value chain darat karena keterbatasan infrastruktur dan kurangnya konektivitas antara darat dengan pelabuhan.
Dia mencontohkan pengembangan jalur infrastruktur darat di Pulau Jawa atau trans Jawa ikut merubah peta logistik nasional.
Faktor ketiga menyangkut efisiensi value chain maritim yang masih belum optimal. Contohnya pelayaran dengan menggunakan kapal-kapal kecil untuk mengangkut logistik ke Indonesia Timur.
Keempat adalah terkait kinerja operasi dan pengembangan atau optimalisasi kapasitas dari infrastruktur pelabuhan.
Kelima adalah supply and demand yang tidak seimbang karena masih terpusat di Pulau Jawa.
Dia menyebut masih banyaknya supply dari Jawa ke daerah-daerah, sementara saat akan kembali peti kemas dari daerah-daerah tersebut cenderung kosong.
“Kami berharap dengan merger Pelindo I,II,III, dan IV menjadi Pelindo, biaya logistik ini bisa dioptimalkan. Kami bisa melakukan efisiensi dalam beberapa strategi seperti standarisasi SDM, dan juga capex untuk berinvestasi," ujarnya.
Siswanto mengungkapkan, efisiensi logistik pelabuhan dapat dimulai dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur biaya forwarder yang selama ini tidak terkontrol.
Biaya itu di antaranya meliputi biaya pelayaran/pelabuhan, inventory, administrasi dan lain-lain yang semuanya diurus oleh forwarder.
"Instrumen biaya forwarder inilah yang seringkali memicu biaya logistik mahal. Karena tidak ada regulasi yang mengatur terkait jasa layanan yang diberikan oleh forwarder ini. Regulasi pemerintah dibutuhkan untuk menciptakan kepastian bagi pelaku usaha lainnya," ungkap Siswanto.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy