"Saya menyakini tidak ada urusannya dengan cicak buaya karena persoalannya yang menyangkut Korlantas ini kan terang benderang gitu ya. Karena di internal Mabes Polri sendiri mereka juga melakukan pendalaman atau investigasi soal persoalan ini," kata Pramono kepada wartawan, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/8).
Dijelaskan Pramono, walaupun yang ditetapkan tersangka baru yang bertanggungjawab pelaksana pembuat kebijakan. Tetapi, kata dia, ini tidak menyentuh pimpinan atau kepalanya. "Sehingga dengan demikian, saya tidak melihat ini akan jadi persoalan baru seperti cicak dan buaya," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, paling penting adalah Polri bukan sebuah lembaga yang tidak tersentuh hukum. Namun, Pramono juga mengkritik sikap Polri yang sempat menahan barang bukti yang ditemukan KPK saat penggeledahan di Korlantas Polri Senin (30/7) hingga Selasa (31/7).
"Proses yang berkepanjangan katakanlah hampir 24 jam baru bisa barang buktinya dipindahkan atau dibawa itu menunjukan bahwa apa ya, itu masih adanya ego yang berlebihan dari pihak Polri," katanya.
Ia menyatakan, kalau di DPR juga sebagai lembaga politik tidak boleh melakukan hal seperti itu, yakni mencoba menghambat atau menghalangi penyelidikan.
"Sebenarnya tidak boleh ada lembaga manapun ketika para penegak hukum termasuk KPK melakukan penegakan (hukum) kemudian menghambat," ujarnya. Namun, dalam konteks itu dia melihat sudah ada jalan keluarnya.
"Bagaimanapun dalam persoalan ini, masyarakat dan DPR memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti itu," jelasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Myanmar tak Layak Pimpin ASEAN
Redaktur : Tim Redaksi