JAKARTA – Tiga pertanyaan krusial ditujukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Anggota Komisi X DPR Eko Hendro Purnomo yang diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/2).
Mantan pelawak yang biasa disapa Eko Patrio itu mengungkapkan hal tersebut kepada wartawan usai dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka bekas Menteri Pemuda Olahraga Andi Alfian Mallarangeng dan pejabat Kementerian Pemuda Olahraga Deddy Kusnidar.
Kata Eko, yang ditanyakan penyidik adalah mengapa dirinya sering mengkritisi penganggaran Hambalang. Kedua, memertanyakan kenapa dirinya sebagai salah satu Anggota Komisi X ikut mendesak agar dibentuk Panitia Kerja Hambalang. “Jadi, seputar itu saja,” kata Eko, kepada wartawan, Selasa (12/2), di KPK.
Ketiga, kata Eko, penyidik juga bertanya terkait sikapnya yang menghendaki pemotongan anggaran dan agar proyek Hambalang tidak dijadikan prioritas seperti proyek-proyek lain di Kemenpora. “Kita lebih memprioritaskan anggaran itu digunakan dalam kaitan yang lebih penting,” papar politisi Partai Amanat Nasional itu.
Dijelaskan Eko, di Kemenpora tidak hanya ada Hambalang saja. Namun, ada juga program SEA Games, Pekan Olahraga Nasional, kepemudaan dan lainnya yang lebih penting lagi.
“Sebenarnya bisa memanfaatkan Senayan yang ada sekarang. Lalu juga Jabar sedang membangun gedung olahraga yang begitu besar. Juga (sarana olahraga) Ragunan bisa dimanfaatkan. Jadi, buat saya Hambalang pada saat itu tidak perlu atau tidak menjadi prioritas utama,” paparnya.
Apakah merasa ada yang janggal dengan pengajuan dana Hambalang? Eko mengaku pembahasan anggaran itu tidak dirincikan secara jelas untuk apa. Awal 2010, lanjut Eko, tidak tahu anggaran Rp150 miliar itu untuk apa. Kemudian Rp400 miliar juga tidak diketahui untuk apa.
“Cuma dikatakan buat Hambalang...Hambalang. Itu yang selalu kita, saya dan pak Zulfadhli (Anggota Komisi X DPR), menolak Rp400 miliar untuk Hambalang,” paparnya. (boy/jpnn)
Mantan pelawak yang biasa disapa Eko Patrio itu mengungkapkan hal tersebut kepada wartawan usai dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka bekas Menteri Pemuda Olahraga Andi Alfian Mallarangeng dan pejabat Kementerian Pemuda Olahraga Deddy Kusnidar.
Kata Eko, yang ditanyakan penyidik adalah mengapa dirinya sering mengkritisi penganggaran Hambalang. Kedua, memertanyakan kenapa dirinya sebagai salah satu Anggota Komisi X ikut mendesak agar dibentuk Panitia Kerja Hambalang. “Jadi, seputar itu saja,” kata Eko, kepada wartawan, Selasa (12/2), di KPK.
Ketiga, kata Eko, penyidik juga bertanya terkait sikapnya yang menghendaki pemotongan anggaran dan agar proyek Hambalang tidak dijadikan prioritas seperti proyek-proyek lain di Kemenpora. “Kita lebih memprioritaskan anggaran itu digunakan dalam kaitan yang lebih penting,” papar politisi Partai Amanat Nasional itu.
Dijelaskan Eko, di Kemenpora tidak hanya ada Hambalang saja. Namun, ada juga program SEA Games, Pekan Olahraga Nasional, kepemudaan dan lainnya yang lebih penting lagi.
“Sebenarnya bisa memanfaatkan Senayan yang ada sekarang. Lalu juga Jabar sedang membangun gedung olahraga yang begitu besar. Juga (sarana olahraga) Ragunan bisa dimanfaatkan. Jadi, buat saya Hambalang pada saat itu tidak perlu atau tidak menjadi prioritas utama,” paparnya.
Apakah merasa ada yang janggal dengan pengajuan dana Hambalang? Eko mengaku pembahasan anggaran itu tidak dirincikan secara jelas untuk apa. Awal 2010, lanjut Eko, tidak tahu anggaran Rp150 miliar itu untuk apa. Kemudian Rp400 miliar juga tidak diketahui untuk apa.
“Cuma dikatakan buat Hambalang...Hambalang. Itu yang selalu kita, saya dan pak Zulfadhli (Anggota Komisi X DPR), menolak Rp400 miliar untuk Hambalang,” paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Choel Janji Kembalikan Uang
Redaktur : Tim Redaksi