Ekonom Beberkan Penyebab Pembatasan BBM Bersubsidi, Ada yang Tidak Bisa Dinego

Selasa, 12 Juli 2022 – 19:49 WIB
Ekonom LPEM UI menyebut jika harga migas naik dan BBM naik terus maka pemerintah tetap perlu mengeluarkan subsidi untuk masyarakat miskin dan rentan. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Lembaga Penyelidikan dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menilai pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan meringankan beban fiskal dalam APBN.

Sebab, saat ini harga minyak dan gas dunia sedang naik.

BACA JUGA: Ratusan Kapal Nelayan Parkir, Tak Melaut, Ada Masalah soal BBM?

"Kalau melihat kembali fungsi dari fiskal pemerintah itu, salah satu yang utama memberikan cover kepada masyarakat miskin dan rentan, ini bebannya cukup besar,” ujar Riefky di Jakarta, Selasa (12/7).

Dia menjelaskan yang dimaksud efisiensi anggaran adalah subsidi energi nantinya tidak melebihi target APBN yang sebesar Rp 208,9 triliun pada akhir tahun.

BACA JUGA: Konon Kenaikan BBM Tak Berpengaruh Banyak, Ini Sebabnya

Namun, ia tidak memungkiri capaian di bawah target ini juga ditentukan oleh tinggi atau rendahnya harga energi di tingkat global.

Menurut dia, meskipun kondisi APBN saat ini relatif sehat karena tingginya penerimaan berkah dari kenaikan harga komoditas di tingkat global, pemerintah tetap perlu mengefisienkan anggaran lagi.

BACA JUGA: Siap-Siap Aturan BBM Bersubsidi Sedang Digodok, Segera Diluncurkan

"Memang tekanan dari APBN itu relatif minim ketimbang di negara lain. Walaupun memang pemerintah tetap perlu mengefisienkan lagi," kata Riefky.

Selain meringankan beban fiskal, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bermanfaat untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini adalah salah satu tujuan utama program subsidi.

Oleh karena itu, jika nantinya anggaran subsidi energi melewati target APBN, sedangkan harga di tingkat global terus naik, pemerintah tetap perlu mengeluarkan subsidi untuk masyarakat miskin dan rentan.

"Pemerintah dapat menambah pengeluarannya untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Ini tidak bisa dinego," kata Riefky.

Riefky menegaskan pemerintah bisa menggunakan sisa anggaran yang ada untuk fokus memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat kurang mampu tersebut. Menurut dia, apapun bentuk kebijakannya, prioritas tetap ke masyarakat miskin dan rentan.

"Misalnya dengan menambah bansos atau bentuk lainnya," jelas Riefky.(antara/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
BBM   bantuan   APBN   fiskal   BBM Bersubsidi  

Terpopuler