Ekonom Beberkan Risiko Penghapusan Pertalite, Tak Main-Main

Senin, 27 Desember 2021 – 11:30 WIB
Ekonom Indef menilai pengahapusan pertalite tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Foto:Arry Saputra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G Talattov menilai pengahapusan pertalite tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Pasalnya pemerintah harus melihat dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat dan mengantisipasi kelonjakan harga-harga komoditi lainnya.

BACA JUGA: Soal Rencana Penghapusan Premium dan Pertalite, Mulyanto PKS Merespons Begini

"Masyarakat hanya bisa membeli BBM jenis pertamax tentunya ada pengeluaran meningkat, dan ini akan memicu harga yang lain," ujar Abra kepada JPNN.com, Senin (27/12).

Apalagi dengan kondisi sekarang, menurut Abra Indonesia masih ditahap pemulihan perekonomian, sehingga masyarakat belum siap menghadapi penyesuaian harga BBM.

BACA JUGA: Pengamat Takut Hilangnya Premium dan Pertalite Picu Gejolak

Dia menuturkan pertalite menjadi pilihan masyarakat karena kualitasnya yang lebih baik dengan harga yang terjangkau.

Untuk itu, Abra menyarankan perlu kesiapan pemberian subsidi untuk pertamax jika pemerintah berencana menghentikan penjualan premium dan diikuti dengan penghapusan pertalite.

BACA JUGA: Pertalite Dihapus Bertahap, Begini Harapan Masyarakat

Disisi lain Abra menjelaskan, BBM adalah faktor penting yang mempengaruhi proses bisnis, logistik, dan barang jasa. Artinya ketika pertalite dicabut tentunya harga distribusi barang juga meningkat.

"Harga barang, terutama khususnya sembako juga berpotensi meningkat," ungkapnya.

Kenaikan atau harga pertamax yang tidak terlalu signifikan, tetapi malah menaikan harga sembako.

Masyarakat bukan hanya menanggung tambahan pembayaran untuk BBM pertamax tetapi juga harus siap dengan kenaikan harga barang-barang yang lain.

Selain itu, Abra mengatakan bahwa transportasi punya potensi meningkat seperti kenaikan tarif, baik pada transportasi publik ataupun online.

Abra menyarankan pemerintah membuat roadmap yang jelas dan matang sebelum menerapkan kebijakan transisi energi. 

Dia mengimbau agar pemerintah jauh-jauh hari bisa menyosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Artinya, masyarakat harus diberikan kesiapan waktu untuk mengantisipasi pertalite akan dihapus.

"Harus disosialisasikan dari sekarang, Karena ini akan memicu psikologis untuk pasar dan masyarakat," jelas Abra.(mcr28/jpnn)


Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Wenti Ayu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler