jpnn.com, JAKARTA - Anggaran Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi salah satu yang terbesar mendapat alokasi anggaran dari APBN 2024 yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo.
Ekonom Muhammadiyah dan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta Mukhaer Pakkanna menanggapi kenaikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang sangat besar.
BACA JUGA: Data Pertahanan yang Diungkap Ganjar di Debat Capres Tak Bersifat Rahasia
"Tidaklah arif jika mitigasi kebijakannya adalah jor-joran dalam peningkatkan anggaran infrastruktur dan pertahanan dan keamanaan terutama anggaran penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Ini kebijakan yang tidak sensistif," ujar Mukhaer dalam keterangannya.
Ia menilai, anggaran infrastruktur, terutama untuk pembangunan jalan tol harus dimoratorium terlebih dahulu.
BACA JUGA: Mengapa Anies Beri Nilai 11 untuk Sektor Pertahanan di Bawah Prabowo? Ini Alasannya
"Anggaran sudah super jumbo dibanding anggaran untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat Kalaupun anggaran infrastruktur mau dilanjutkan, maka infrastruktur aliran sungai dan danau, pelabuhan laut, bendungan atau pengairan tetap lanjut dengan selektif. Karena menyangkut nasib ekonomi rakyat, terutama kaitan ketahanan pangan," imbuhnya.
Di sisi lain, Mukhaer yang juga ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AFEB-PTM) menyayangkan kenapa anggaran alutsista naik drastis.
BACA JUGA: Ganjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, Nusron Wahid Berkata Begini
"Begitu juga alutsista, saya kira harus ditekan. Tidak adil. Khawatir peningkatan anggaran ini tersandera pada conflict of interest pada kandidat pasangan calon Presiden dan Cawapres tertentu. Jika kedua mata anggaran itu didongrak, apalagi jika menggunakan kekuatan utang luar negeri, saya kira kebijakan itu tidak elok. Harus dihentikan,” tegas Mukhaer.
Mestinya, sambung dia, anggaran kita lebih banyak diprioritas pada upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosila. Tentu itu relevan dengan tujuan bangsa termaktub dalam konstitusi kita.
"Sejatinya, proklamasi Kemerdekaan RI, mengamanatkan visi bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Artinya, yang kita ingin tegakkan adalah keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, yang perlu kita perjuangkan adalah tegaknya ekonomi Pancasila yang bermuara pada keadilan sosial dan perjuangan merealisir ekonomi konstitusi, tetutama pasal 33 dan 34 dalam UUD 1945," paparnya.
Karena itu, Mukhaer menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis pangan, migas, konflik geo-ekonomi-politik dan tergerusnya daya beli masyarakat dunia yang berdampak anjloknya harga-harga ekspor komoditas Indonesia, sudah pasti multiplier effect-nya terasa di Tanah Air.
"Pasti tingkat kemiskinan dan pengangguran bakal meroket," ujar Mukhaer.
Diketahui, kementerian yang mendapat anggaran terbesar 2024 yakni Kementerian PUPR sebesar Rp 147,37 triliun, lalu Kementerian Pertahanan Rp 139,27 triliun, Polri Rp 117,41 triliun, Kemendikbud Ristek Rp 98,99 triliun, Kemenkes Rp 90,48 triliun, Kemensos Rp 79,21 triliun, dan Kemenag Rp 74,07 triliun.
Khusus anggaran Kementerian Pertahanan, menjadi yang memperoleh kenaikan tertinggi.
Bahkan Menkeu, Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan itu karena ada perubahan alokasi anggaran yang untuk belanja alutsista dari utang luar negeri menjadi USD 25 miliar di tahun 2024 atau naik Rp 65 triliun.
Presiden Jokowi mengaku bahwa anggaran belanja Kementerian Pertahanan naik dari USD 20,75 miliar atau Rp 321,4 triliun menjadi USD 25 miliar atau Rp 387,24 triliun. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif