jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memperkirakan perekonomian Indonesia triwulan II-2021 akan tumbuh positif di level dua persen.
Sebelumnya perekonomian Indonesia masih terkontraksi 0,74 persen (yoy) pada triwulan I.
BACA JUGA: Ekonom Indef: Program Food Estate Bisa Berkembang Pesat
“Itu sudah cukup baik artinya Indonesia keluar dari jalur resesi,” kata Bhima di Jakarta, Selasa (18/5).
Bhima mengatakan beberapa faktor dapat merealisasikan proyeksi pertumbuhan positif tersebut. Hal itu juga didukung oleh penanganan Covid-19 yang terus ditingkatkan.
BACA JUGA: INDEF dan KTNA Tolak Impor Beras, Begini Alasannya
“Penanganan Covid-19 tetap penting sebab kunci kepercayaan konsumen ialah penurunan kasus harian disertai dengan pulihnya mobilitas penduduk,” ujar Bhima.
Menurutnya, mempertahankan konsumsi masyarakat dan mengoptimalkan ekspor mampu membangkitkan geliat usaha di daerah. Hal itu menjadi beberapa faktor yang penting untuk berada pada jalur pertumbuhan positif dua persen.
Selain itu pemerintah juga harus mendukung UMKM yang berperan dalam menjamin serapan kerja terbuka saat sektor formal belum merata pemulihannya.
"Pemerintah juga perlu mengantisipasi potensi kenaikan kasus Covid-19 dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan mempercepat vaksinasi," bebernya.
Bhima mengingatkan pemerintah harus mengantisipasi potensi kenaikan Covid-19 karena tempat wisata sudah dibuka dan pusat perbelanjaan mulai penuh.
“Jika kasus naik tinggi bisa saja berakibat pada pembatasan sosial yang lebih ketat,” ujarnya.
Dia menambahkan pemerintah masih perlu mendorong belanja yang merupakan komponen penting dalam pemulihan ekonomi.
"Sepanjang 2021 ini belum menunjukkan performa yang sesuai ekspektasi," katanya.
Bhima menyebutkan berdasarkan data Satgas Covid-19, anggaran PEN hingga 11 Mei 2021 terealisasi Rp 172,35 triliun atau 24,6 persen dari pagu Rp 699,43 triliun dan bertambah Rp 49,01 triliun dari realisasi triwulan I-2021 yang sebesar Rp 123,26 triliun.
Bhima mengatakan pemerintah daerah (pemda) juga masih lambat dalam menyerap anggaran dan cenderung disalurkan sebagian besar pada akhir tahun.
“Ada Rp 182 triliun dana pemda yang mengendap di perbankan. Padahal selama larangan mudik pemulihan ekonomi cenderung timpang antara kota besar dan desa,” katanya.
Oleh sebab itu Bhima menyarankan agar pemerintah dapat memberikan sanksi berat kepada pemda yang menahan dananya di bank.
"Sehingga pemulihan dapat merata di kota maupun daerah," tegas Bhima. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia