jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 tidak akan sampai pada target pemerintah yakni sekitar tujuh persen.
Menurutnya ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 2-4 persen pada kuartal II-2021.
BACA JUGA: Ekonom Sebut RUU Perlindungan Data Pribadi Bisa Jerat Pelaku Pinjol Ilegal
Pasalnya, lonjakan kasus Covid-19 yang menyebabkan penguatan kebijakan PPKM Mikro.
"Karena kasus positif meningkat tajam dan pembatasan sosial maka ekonomi pada Juni kembali melemah,” kata Bhima seperti dikutip dari Antara, Kamis (24/6).
BACA JUGA: Ekonom Beberkan Empat Risiko Penerapan PPN Sembako
Bhima mengingat penguatan PPKM Mikro membawa sederet dampak kurang menguntungkan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Menurutnya, dengan kondisi saat ini masyarakat cenderung banyak berhemat sehingga tren simpanan perbankan naik.
"Sebagai langkah antisipasi," ujarnya.
Bhima menyebutkan lonjakan kasus ini juga menyebabkan konsumsi rumah tangga dan optimisme masyarakat kembali merosot.
Hal itu tercermin dari indeks keyakinan konsumen akan kembali berada di bawah level 100.
Kemudian, industri manufaktur menyesuaikan turunnya permintaan domestik dengan mengurangi kapasitas produksi, sehingga PMI manufaktur berpotensi kembali di bawah level 50.
"Selanjutnya, sektor pariwisata termasuk perhotelan, restoran, dan transportasi diperkirakan melanjutkan catatan kontraksi hingga kuartal ke III-2021," beber Bhima.
Tak hanya itu, Bhima juga menyebut penutupan ritel skala besar akan berlanjut.
"Perusahaan yang ikut dalam proses penundaan pembayaran utang akan semakin meningkat dan menambah daftar pailit," ujar dia.
Bhima menilai masyarakat miskin dan kelas menengah rentan miskin yang seharusnya tetap didukung pemerintah justru semakin tertekan.
Hal itu terjadi karena alokasi dana perlindungan sosial yang lebih kecil dari realisasi 2020 sekaligus serapan PEN hingga kini masih rendah.
Realisasi program PEN per 18 Juni 2021 baru mencapai Rp 226,63 triliun atau 32,4 persen dari pagu tahun ini Rp 699,43 triliun.
"Untuk perlindungan sosial dalam program PEN juga baru terealisasi sebesar Rp 61,91 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp 148,27 triliun per 18 Juni 2021," jelas Bhima.
Oleh sebab itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk melakukan lockdown selama dua minggu dibandingkan hanya penguatan PPKM Mikro.
Menurutnya, model pembatasan sosial yang tanggung seperti PPKM Mikro hanya akan menyebabkan ketidakpastian dunia usaha semakin membesar.
“Kasihan ya pengusaha itu diombang ambing, diperketat dengan PPKM kemudian dilonggarkan tapi tidak menjamin kasus positifnya turun,” ujar ujar Bhima Yudhistira. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia