jpnn.com, JAKARTA - Deputi Direktur Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI) Prijono mengatakan ada dua cara yang bisa dilakukan dalam transformasi ekonomi, agar visi Indonesia menjadi negara maju dapat tercapai.
"Pertama, dengan memperkuat sektor-sektor utama atau unggulan. Yang kedua adalah melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," ujar Prijono dalam webinar bertajuk 'Sharia Economic and Finance Outlook 2022: Making Indonesia as the Center of the World Sharia Economy', pada Jumat (24/12).
BACA JUGA: Hamdalah, Ekspor Rumput Laut Indonesia Meningkat di Kala Pandemi
Pasalnya saat ini banyak negara di dunia yang menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai tulang punggung perekonomiannya, bahkan termasuk negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim.
"Sebut saja misalnya ada Australia yang bisa menghasilkan daging halal. Kemudian di Brazil dengan unggasnya, kemudian yang keuangan syariah di negara-negara eropa. Ini menunjukkan ekonomi syariah sudah mendapatkan tempat tidak hanya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim," katanya.
BACA JUGA: Jasa Raharja: Tekan Angka Laka Lantas, Masyarakat Bisa Memanfaatkan Aplikasi JRku
Ekonomi syariah juga berpotensi dapat meningkatkan PDB Nasional hingga USD 5,1 miliar per tahunnya. Hal ini berdasarkan laporan Indonesia Halal Market Report 2021/ 2022.
"Ekonomi halal indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan PDB nasional senilai USD 5,1 miliar. Ini sekitar lebih dari Rp 80 triliun, ini cukup besar sekali," tuturnya.
BACA JUGA: Greta Iren Bongkar Isi Chat Laura Anna dengan Ibunda Gaga Muhammad, Sedih
Oleh karena itu, untuk mencapai itu ada tiga hal yang dapat ditempuh. Pertama, mendorong pertumbuhan ekspor produk halal.
Selanjutnya menarik investasi asing langsung/ Foreign Direct Investment (FDI), dan terakhir adalah substitusi impor.
Untuk meningkatkan ekspor produk halal, Indonesia harus mengutamakan hubungan perdagangan dan jasa bernilai tinggi kepada negara-negara khususnya negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
"Ini pasarnya sangat besar sekitar USD 3,8 miliar dari negara OKI dan nonOKI. Tentu BI bersama pemerintah, Kementerian/ Lembaga dan stakeholder juga yang tergabung dalam wadah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus bersinergi dan berkolaborasi mempercepat perkembangan ekonomi syariah," ungkapnya.
Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar mengatakan, guna mendukung hal tersebut, pihaknya akan memperkuat data industri produk halal, melalui kerja sama dengan bea cukai untuk kodefikasi produk halal.
"Jadi produk halal yang diekspor akan dikodefikasi sebagai produk yang bersertifikasi halal. Selanjutnya kita akan membuka lebih lebar lagi impor data produk halal, jadi ada integrasi data produk halal dengan transaksi perdagangan ekspor/ impor," tukas Afdhal.
Harapannya, dengan adanya integrasi data maka akan tercapai statistik produk halal yang lebih valid.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy