jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginginkan setiap fasilitas keuangan menggunakan sistem financial technologi (fintech) atau digitalisasi keuangan.
Menurut dia, hal itu bisa meningkatkan inklusi keuangan Indonesia yang sejauh ini tertinggal dibanding negara-negara lain di Asean.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Para Honorer Wajib Baca Ini Hingga Kepergian Kobe Bryant
"Negara kita kepulauan sehingga perlu layanan keuangan digital berbasis internet," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).
Presiden Jokowi menerangkan, penetrasi pengguna internet relatif tinggi, yaitu 64,8 persen atau kurang lebih 170 juta orang dari total penduduk Indonesia.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Corona Oh Corona, TNI dan Polri vs KKB Papua
Oleh karena itu, fintech bisa menjadi alternatif pembiayaan mudah, cepat dan tercatat.
"Outstanding pinjaman kredit fintech mencapai Rp 12,18 triliun atau meningkat 141 persen di November 2019," kata dia.
Lebih lanjut, terang Jokowi, pengembangan layanan keuangan digital terkait dengan nilai literasi keuangan Indonesia meningkat.
Meski begitu, peningkatan dari 29, 7 persen di 2016 menjadi 38,03 persen di 2019, nilai literasi keuangan Indonesia masih rendah
Begitu juga indeks inklusi keuangan yang meningkat dari 67, 8 persen pada 2016, menjadi 76,19 persen di 2019. Angka tersebut menurut Jokowi masih terbilang rendah dibandingkan sejumlah negara Asean lain.
"Singapura sampai 98 persen. Kami masih di angka 70 persen, Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Kami masih di bawah mereka sedikit," katanya.
Dalam rapat terbatas ini, hadir Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Johnny G. Plate, Menkumham Yasonna Laoly, Menkes Terawan, Menpan-RB Tjahjo Kumolo dan Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmayati.
Lalu ada juga Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa Abdul Halim, Menteri Pariwisata Wishnutama, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Kepala BKPM Bahlil Lahadiala, dan Gubernur BI Perry Warjiyo. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga