jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Terlebih, uang negera yang dikorupsi melalui proyek-proyek perguruan tinggi jumlahnya mencapai triliunan rupiah.
Adhie menjelaskan, ada dua hal penting sehingga KPK harus konsentrasi membersihkan kampus dari praktik korupsi. Pertama, kampus negeri sebagai lembaga pendidikan tertinggi seharusnya menjadi sumber tata nilai dan melahirkan kaum intelektual.
BACA JUGA: Novel Baswedan Terima Box Bayi dari Pejabat DKI Jakarta
Menurut dia, ada perbedaan antara akademisi dan intelektual. “Kalau akademisi hanya memahami ilmu pengetahuan dari sisi keilmuan semata. Tapi intelektual memahami ilmu pengetahuan dengan dilandasi moral sehingga melihat segala sesuatu dengan rasa dan persepsi yang luas,” kata Adhie di Jakarta, Selasa (4/7).
Kedua, Adhie melanjutkan, penuntasan korupsi di sejumlah PTN sangat penting untuk membebaskan civitas akademi dari beban moral almamater akibat tersandera proses hukum yang digantung KPK. Juru Bicara Kepresidenan era Presiden Abdurrahman Wahid ini mengingatkan, jangan sampai di masyarakat makin berkembang isu tentang adanya mobilisasi para akademisi dari sejumlah PTN karena mereka tersandera atau skandal korupsi di kampus masing-masing.
BACA JUGA: Polri Kantongi Tiga Sketsa Wajah Terduga Penyiram Novel Baswedan
“Sehingga tidak ada jalan lain kecuali mendukung KPK melawan pansus hak angket yang dirancang DPR untuk mengembalikan fokus KPK ke jalan pemberantasan korupsi yang terstruktur dan terukur,” katanya.
Seperti ramai diberitakan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengatakan, hampir setiap PTN di Indonesia punya bangunan mangkrak. Jika dijumlahkan, nilai kerugian negaranya mencapai Rp 9 triliun.
BACA JUGA: KPK akan Buka Semuanya soal Miryam di Persidangan
Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Seminar Nasional Konsolidasi Gerakan Antikorupsi Berbasis Akademisi dan Kampus di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun lalu juga mengaku menerima banyak informasi tentang kasus korupsi di sejumlah kampus. Selain itu, ada juga indikasi suap dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN.
Karenanya Adhie justru mempertanyakan alasan KPK tidak menindaklanjuti kasus-kasus itu. Dia justru curiga ada sesuatu di balik sikap diam KPK terhadap dugaan korupsi di PTN.
“Kalau benar itu yang terjadi, ini berbahaya bukan saja untuk civitas akademika di negeri ini, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Adhie.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sori, KPK Lebih Percaya Komitmen Jokowi ketimbang Omongan Bang Fahri
Redaktur : Tim Redaksi