jpnn.com, JAKARTA - Mantan Calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi mengaku banyak kerugian ketika mengajak Poltracking menjadi konsultan dan melakukan survei terhadap dirinya di Pilkada 2020.
Mulyadi menceritakan, banyak kekacauan yang dibuat oleh Poltracking selama masa pemilihan di Sumbar.
BACA JUGA: Dewan Kode Etik Persepi Buka-bukaan soal Pemberian Sanksi Poltracking
Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, data mereka banyak kesalahan. Sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya.
"Saya rugi secara materil dan imateril. Tidak cuma di provinsi. Di daerah kabupaten itu mereka datanya ngaco semua," kata Mulyadi di Jakarta, Minggu (10/11).
BACA JUGA: Ketua Persepi: Dewan Etik Tidak Bilang Ada Kesalahan Data di Poltracking
Belum sampai di situ, Mulyadi merasa bahwa ada pengelabuan di sistem "canvasing" saat masa kampanye. Beberapa hal yang seharusnya bisa menyentuh ke masyarakat hingga tingkat bawah, sama sekali tidak terjadi.
Bahkan, Mulyadi menduga adanya kebohongan dari koordinator di Sumatera Barat saat periode survei berlangsung.
BACA JUGA: Persepi Dipastikan Objektif dalam Selidiki Beda Hasil Survei LSI dan Poltracking
"Beberapa nomor aktor di Sumbar isinya banyak yang bohong. Dia (Hanta Yudha) mengaku ke saya seperti itu. Tapi saya tidak mau membawa persoalan itu ke Persepi pada waktu itu," kata Mulyadi.
Bagi politikus Partai Demokrat itu, pengalaman tersebut sudah cukup membuat kapok, sehingga tak akan menggunakan jasa Poltracking di agenda-agenda politik lainnya.
Padahal, kata Mulyadi, Poltracking sebagai lembaga survei harusnya bersifat ilmiah dan mampu dipertanggungjawabkan.
"Saya sudah bilang kalau Masduri (Direktur Poltracking Masduri Amrawi) itu tidak benar dan minta tolong diganti. Saya intinya, kalau ada lembaga survei yang tidak mau diperiksa, itu jangan dipercaya itu pasti enggak bener itu," pungkas Mulyadi.
Sebelumnya Poltracking menjadi sorotan usai disanksi oleh Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) terkait hasil survei Pilgub Jakarta yang berbeda dengan hasil survei LSI yang memenangkan Pramono - Rano.
Ketua (PERSEPI) Philip Vermonte memastikan proses pemeriksaan yang dilakukan Dewan Etik PERSEPI terhadap LSI dan Poltracking dilakukan secara profesional dan menggunakan parameter pemeriksaan yang sama.
Dewan Etik PERSEPI memiliki rekaman seluruh proses pemeriksaan terhadap LSI dan Poltracking.
Philip juga menegaskan tidak benar Dewan Etik PERSEPI buru-buru menetapkan putusan bagi Poltracking.
“Dewan Etik sampai 3 kali meminta keterangan tertulis. Baik pertemuan tatap muka, zoom dan keterangan tertulis sebelum menjatuhkan sanksi terhadap Poltracking,” kata Philip saat membacakan kesimpulan Rapat Umum Terbuka Anggota PERSEPI, di Jakarta, Sabtu (9/11).
Philip memastikan yang dilakukan PERSEPI dan Dewan Etiknya adalah dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas lembaga survei dan memastikan lembaga survei melakukan survei dengan metode yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) survei supaya hasilnya valid. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif