jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan RI 2014-2016 Bambang PS Brodjonegoro menyebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memainkan peran penting dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah air.
Untuk itu, posisinya harus diperkuat agar selalu berada di garis terdepan pelayanan haji Indonesia.
BACA JUGA: Gelar Hajj Run 2024, BPKH Persiapkan Fisik untuk Calon Haji Sejak Dini
"BPKH harus diangkat muruah dan statusnya sehingga menjadi leader dari ekosistem pelaksanaan haji," ucap Bambang dalam keterangannya, Kamis (3/10).
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menekankan dua aspek untuk peningkatan kinerja BPKH dalam hal pengelolaan keuangan haji.
BACA JUGA: BPKH Minta Subsidi Haji Diturunkan Menjadi 30 Persen
Pertama, perlu dukungan dari pemerintah untuk menyediakan modal dasar perolehan dana haji.
"Dan kedua, dibutuhkan penguatan status BPKH sebagai lembaga yang sui generis sehingga tiap investasinya lebih terlindungi," kata dia.
BACA JUGA: BPKH Jadikan Ijtima Ulama Referensi Tata Kelola Dana Haji
Dia yakin kedua langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan haji, untuk memastikan jamaah memperoleh pengalaman terbaik dalam ibadah mereka.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan bahwa pihaknya memiliki fungsi strategis untuk terus memberikan nilai manfaat terbaik dari hasil investasi dana haji serta menjamin keamanan dana yang dikelola.
"Dalam melakukan investasi, BPKH menetapkan untuk menggunakan skenario moderat dengan target yield yang meningkat minimal 5 persen setiap tahunnya," ujar Fadlul. (mcr4/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi