jpnn.com, PUTRAJAYA - Mahkamah Persekutuan Malaysia pada Selasa menguatkan vonis 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit Malaysia (RM) (Rp 695,22 miliar) terhadap mantan Perdana Menteri Najib Razak atas kasus penyalahgunaan dana SRC International Sdn Bhd.
Majelis hakim di Pengadilan Federal yang diketuai oleh Ketua Hakim Tun Tengku Maimun Tuan Mat menolak banding Najib untuk membatalkan vonis yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi pada 28 Juli 2020, menurut laporan kantor berita Bernama.
BACA JUGA: Mahathir Begitu Sadis Menyerang Najib Razak, Ada Kata-Kata Bikin Malu Agama
Hakim membuat keputusan dengan suara bulat setelah menemukan pembelaan Najib tidak konsisten dan gagal menimbulkan keraguan yang masuk akal.
Maimun mengatakan mahkamah tidak menemukan kesalahan dalam putusan yang dibuat hakim Mahkamah Tinggi saat itu, Datuk Mohd Nazlan Mohd Ghazali, yang memvonis Najib dengan hukuman 12 tahun penjara dari tiga tuduhan, yaitu menggelapkan dana 27 juta RM, 5 juta RM dan 10 juta RM dari dana SRC.
BACA JUGA: Megakorupsi 1MDB: Upaya Hukum Najib Razak Kandas di Pengadilan
Pada akhir persidangan hakim mengumumkan surat perintah agar Najib mulai menjalani hukuman penjara.
Kasus penyalahgunaan dana SRC yang melibatkan Najib bermula pada 3 Juli 2018. Pasukan Petugas Khas 1MDB membawa Najib untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Pusat Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC).
BACA JUGA: Mantan PM Malaysia Najib Razak Makin Dekat ke Penjara
Mahkamah Sesyen mendakwa Najib dengan tiga dakwaan pelanggaran kepercayaan dan satu dakwaan penyalahgunaan wewenang dana 42 juta RM (Rp 46,37 miliar) milik SCR.
Selain itu, mahkamah juga mendakwa dengan tiga tuduhan pencucian uang dari dana yang sama.
Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Mohd Nazlan Mohd Ghazali pada 28 Juli 2020 menyatakan Najib bersalah. Najib lalu mengajukan banding pada 19 Oktober 2020 dan mulai disidangkan pada 5 April 2021.
Pada 8 Desember 2021, Mahkamah Rayuan menguatkan keputusan Mahkamah Tinggi yang telah menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif