jpnn.com - Mantan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Barat Adang Gunawan berang.
Dia menuding kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar terkait proses pencopotan dirinya serta beberapa pengurus DPD tak melalui mekanisne yang benar.
BACA JUGA: Golkar Dukung Percepatan Pembangunan Tol Sumatera
“Sekarang ini sistem di Partai Golkar sudah hilang dan tidak menghargai proses demokrasi yang seperti dahulu diajarkan para petinggi partai ini. Saya tidak mengerti kenapa. Padahal selama ini kami para pengurus selalu menjunjung tinggi aturan yang disepakati,” tegas Adang, Kamis (26/1).
Adang membeberkan, sebenarnya kabar ihwal pencopotan dirinya sebagai sekretaris partai sempat didengar sebelum terbitnya Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar Nomor:198 tanggal 19 Januari 2017 oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
BACA JUGA: Hmmm... Papa Novanto Punya Titipan Khusus untuk Ahok
Salah satu isu yang mencolok adalah dirinya dianggap tidak aktif dalam kepengurusan DPD Partai Golkar.
“Alasan yang disampaikan sangat mengada-ada. Silakah buktikan semua alasan-asalan itu. Bagi saya dipecat sekalipun tidak menjadi soal sepanjang sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di Partai Golkar,” ucapnya.
BACA JUGA: Ngeng.... Ahok Terpesona Tong Setan
Adang menegaskan, kebijakan yang dilakukan DPP merupakan langkah untuk menjegal dirinya sebagai calon ketua DPD Partai Golkar Kalbar periode mendatang.
“Penjegalan itu sebenarnya sudah jauh hari dilakukan DPP Partai Golkar terhadap saya. Hal tersebut dibuktikan saat pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar yang sempat dilakukan beberapa waktu lalu,” ujarnya.
“Saat itu, DPP Partai Golkar dengan jelas meminta agar saya mundur dari bursa pencalonan ketua. Dengan alasan DPD Partai Golkar Kalbar harus dipimpin oleh seorang kader yang menjabat sebagai bupati atau memiliki jabatan politis di pemerintahan,” beber Adang.
“Saat itu, saya tidak mau buka masalah ini. Tapi sekarang saya buka. Saat musda memang ada pemaksaan kehendak dari DPP untuk menjadikan seseorang menjadi ketua. Saya tidak masalah siapa pun yang menjadi ketua, hantu sekalipun tidak masalah. Asalkan mekanisme yang berlaku di Partai Golkar harus dilalui,” tegasnya. (Soe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Senang Bisa Diusung Golkar Tanpa Mahar
Redaktur & Reporter : Ragil