jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai ada implikasi negatif ketika posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dibiarkan kosong terlalu lama.
Menurut mantan Sesmil Kepresidenan itu, publik bisa menilai satuan Kostrad tidak penting, ketika pemimpin satuan elite di TNI AD dibiarkan kosong lama.
BACA JUGA: Jenderal Andika Kerahkan Yonzipur Kostrad Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru
"Jangan sampai ada kesan bahwa Kostrad itu tidak terlalu penting. Kesannya nanti tidak bagus," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (12/1).
Kang TB, sapaan TB Hasanuddin menyarankan penjabat Pangkostrad segera diisi, agar tidak memunculkan praduga publik.
BACA JUGA: Mantan Teroris Soroti Kontroversi Pernyataan Letjen Dudung Kostrad, Seru!
"Sebaiknya Panglima Kostrad, Panglima satuan besar setingkat Kostrad itu harus segera diisi," beber legislator Fraksi PDIP itu.
Anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan mengkritisi lamanya kekosongan Pangkostrad yang hampir dua bulan.
BACA JUGA: Klarifikasi Lengkap Eks Pangkostrad soal Pemindahan 3 Patung dari Museum Kostrad
Menurut dia, posisi panglima Kostrad ialah jabatan strategis, sehingga tidak sepantasnya dibiarkan terlalu lama kosong.
"Sangat sayang kalau lembaga yang sangat strategis di lingkungan TNI ini masih kosong," kata Syarief ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).
Legislator Fraksi Partai Demokrat (PD) itu mempertanyakan kinerja Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) TNI dalam mencari sosok yang bisa mengisi pos Pangkostrad.
Terlebih lagi, hampir dua bulan posisi Pangkostrad belum ada yang mengisi sejak Jenderal Dudung Abdurachman dilantik sebagai KSAD.
Posisi Pangkostrad kosong sejak 17 November 2021 setelah penjabat sebelumnya Jenderal Dudung Abdurachman dilantik menjadi KSAD oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyampaikan bahwa sosok yang menjabat Pangkostrad masih dibahas di Wanjakti.
Hasil rapat Wanjakti akan disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya, kepala negara menentukan perwira tinggi yang menjabat Pangkostrad.
"Kami menunggu Wanjakti, sidang Wanjakti, dan nanti pasti akan dilaporkan ke presiden. Beliau yang akan menentukan," kata eks KSAD itu di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (28/12). (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Adil
Reporter : Aristo Setiawan