JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui ada hambatan administrasi dalam upaya mengeksekusi mantan Direktur Utama TVRI Sumita Tobing. Hambatan tersebut adalah adanya perbedaan nomor register putusan Mahkamah Agung (MA) yang terbit tahun 2009 dan 2011.
Untuk menindaklanjutinya, menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung (Kapuspenkum) Adi Toegarisman, Kejaksaan menyurati MA menanyakan register putusan mana yang sebenarnya berlaku.
"Kejari Jakpus (Jakarta Pusat) sudah tanya soal ini ke PN Pusat (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Kita tunggu nggak dijawab, akhirnya kita surati MA tiga hari lalu," kata Adi saat dikonfirmasi, Jumat (8/6).
Terlepas soal adanya nomor register ganda, bagi kejaksaan, substansi putusan perkara Sumita Tobing tak ada masalah. "Untuk lebih jelasnya kita tanya ke lembaga yang menerbitkan (MA)," tegas Adi.
Kejaksaan sudah dua kali memanggil Sumita Tobing untuk dieksekusi, namun ditolak dengan alasan ada dua putusan kasasi atas dirinya yang bertentagan satu sama lain.
Putusan kasasi pertama yang terbit tahun 2009, menyatakan dia tak bersalah dari tuduhan korupsi proyek pengadaan peralatan siaran senilai Rp 5,2 miliar. Sebaliknya, di tahun 2011 muncul lagi putusan kasasi dengan isi putusan dia bersalah telah menyalahgunakan wewenang atau melanggar Pasal 3 UU Korupsi. Caranya dengan menunjuk Hendro Utomo sebagai ketua lelang. (pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BKD Diimbau Umumkan Honorer K2
Redaktur : Tim Redaksi