jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa melakukan berbagai upaya agar kemandirian energi tercapai di Indonesia.
Hal ini untuk menutupi defisit energi yang selama ini telah terjadi dan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional jika impor minyak bumi dihentikan oleh negara lain.
BACA JUGA: Pertamina Tegaskan Komitmen Transisi Energi Berkelanjutan Lewat ZRF Initiative
"Salah satunya adalah dengan melakukan eksplorasi energi baru terbarukan (EBT). Jadi, pencarian sumur-sumur minyak baru dan memaksimalkan sumur lama, yang tentunya cost atau biayanya sangat besar. Ini merupakan domain dari Pertamina Hulu, bukan Pertamina Hilir," kata Ketua Harian DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Anan Wijaya dalam coffee morning bersama media di Jakarta, Selasa (12/11).
Kilang-kilang minyak baru ini penting untuk menambal lubang defisit, agar kebutuhan energi dalam negeri tidak impor lagi. Saat ini kebutuhan minyak bumi dalam sehari mencapai sekitar 1,2 juta barrel, sedangkan angka produksi hanya mentok di 600-700 ribu barrel per hari.
BACA JUGA: IESR Sebut IPO Menjadi Salah Satu Opsi Pendanaan Energi Terbarukan Melalui Bursa Efek
"Dahulu, zaman Pertamina Ibnu Sutowo kita eksportir minyak terbesar dunia. Itu dulu, tetapi hari ini kita importir minyak di dunia," ujarnya.
Produksi dua kilang minyak unggulan yaitu di blok Rokan Riau tidak lebih dari 250 ribu barrel per hari. Kemudian, kemampuan produksi minyak Blok Cepu, Bojonegoro tidak lebih dari 200 ribu barrel per hari, ditambah dengan sumur-sumur lainnya yang jika ditotal berkisar 600-700 barrel per hari.
BACA JUGA: GRIB Jaya Sebut Kunjungan Prabowo ke China dan AS Berdampak Positif
"Artinya kita masih kekurangan 600-700 ribu barrel per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," imbuhnya.
Opsi lainnya, agar cepat swasembada energi yaitu optimalisasi penggunaan energi baru dan terbarukan seperti biodiesel yang berbahan baku kelapa sawit, minyak sawit. Kemudian, solar panel, pembangkit listrik tenaga air mikrohidro dan lainnya.
"Jadi, ada dua opsi yang kami tawarkan, pertama mencari sumur-sumur minyak baru. Kedua, mengoptimalisasikan penggunaan energi baru dan terbarukan. Karena posisi kita hari ini defisit energi," ungkapnya.
Di sektor kemandirian pangan atau swasembada pangan, Grib Jaya yakin dan optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran akan mencapai hal itu melalui berbagai program yang tengah berjalan. Misalnya, program cetak sawah 1 juta hektare di Merauke dan juga di beberapa daerah potensial lainnya, seperti di Kalimantan.
"Dengan selesainya cetak sawah 1 juta hektare ini, kami optimistis dalam lima tahun ke depan tidak lagi impor beras. Artinya, sudah ada solusi dari pemerintahan Pak Prabowo-Gibran untuk soal sembada pangan," tegasnya.
GRIB Jaya juga mendukung penuh program makan bergizi gratis yang bakal diterapkan pada awal tahun depan. Program ini selain bertujuan untuk mencerdaskan siswa dan mendukung terciptanya generasi emas, juga untuk menurunkan stunting.
"Infonya saya dengar dananya Rp73 triliun itu program dari Badan Gizi Nasional, juga akan ada dana pendamping 4% dari APBD. Program ini juga harus benar-benar dikawal, dibuatkan sebuah instrumen pengadaannya, karena ini rawan kebocoran kalau tidak dikawal dengan baik," ungkapnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad