Ekspor CPO dari Indonesia Terhambat, Begini Respons DPR RI

Selasa, 20 Maret 2018 – 11:47 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon menyesalkan terhambatnya ekspor minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dari Indonesia oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Norwegia, India, dan Uni Eropa. Menurutnya, hal ini timbul dari kecemburuan negara-negara tersebut atas sektor perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia yang besar.

“Negara-negara itu tidak senang melihat kita mendapatkan anugerah bahwa Indonesia bisa menghasilkan CPO terbesar di dunia, karena hal ini mendorong devisa negara kita,” kata Nurdin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).

BACA JUGA: DPR Pertanyakan Perlindungan Data Pribadi Masyarakat

Menurutnya, negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat yang memiliki produksi minyak biji bunga matahari, tidak ingin disaingi karena minyak kelapa sawit milik Indonesia merupakan minyak nabati yang paling murah dan paling tinggi produksinya.

“Banyak cara yang digunakan negara-negara itu, yang akhirnya menghambat ekspor. Di antaranya dengan menyebut Indonesia negara tidak subur dan tidak berwawasan lingkungan yang bagus. Sehingga hal itu menurunkan ekspor kita dan menurunkan kepercayaan dari masyarakat kepada CPO. Tetapi, hal itu tidak terjadi karena kita mempunyai daya saing yang tinggi,” tambahnya.

BACA JUGA: Ketua DPR Akan Mediasi Pelaksanaan UU PA dengan Pemerintah

Ketika ditanya mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya, Nurdin mengatakan bahwa Komisi I akan mengundang Kementerian Luar Negeri untuk membahas secara khusus terkait permasalahan ini.

“Selain itu, kita juga harus menyampaikan ke masyarakat luas bahwa produk CPO yang Indonesia miliki itu aman untuk digunakan, dan kita harus meluruskan hal-hal yang simpang siur mengenai keadaan CPO kita ini,” tutup politikus Fraksi Partai Hanura itu.(jpnn)

BACA JUGA: Komisi V Desak Pelabuhan Wanci Tercatat Sebagai Aset Pempus

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: 3.000 Hektare di NTT Dikeluarkan dari Kawasan Hutan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
DPR  

Terpopuler