jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto masih menjadi kandidat calon presiden (capres) dengan elektabilitas tertinggi berdasar temuan sejumlah lembaga survei.
Temuan terbaru Lembaga Survei Jakarta (LSJ) berjudul Dinamika Elektabilitas Para Kandidat Capres Menjelang Pemilu 2024 juga menempatkan Prabowo Subianto di posisi teratas.
BACA JUGA: Pak Jokowi Sampai Tertawa, Kendi Air Keramat dari Ridwan Kamil Lama Terkuras di IKN
Sebanyak 27,2 persen responden akan memilih Prabowo, ketika LSJ menyodorkan 17 nama tokoh yang berpeluang maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Elektabilitas Prabowo itu unggul jauh dari angka keterpilihan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hanya mengantongi 16,3 persen.
BACA JUGA: Cak Imin Bertemu Komisioner KPU-Bawaslu, Publik Curiga Bahas Penundaan Pemilu
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masing-masing mengantongi elektabilitas 15,6 persen, 7,9 persen, serta 5,8 persen.
"Kelima nama tokoh tersebut selama ini juga sudah mapan di posisi lima besar hampir di semua survei, termasuk survei LSJ," kata peneliti senior LSJ Fetra Ardianto saat pihaknya membeberkan hasil suvei teranyar, Senin (14/3).
BACA JUGA: Ganjar Serahkan Dua Kendi Emas di IKN, Ada Perbincangan, Jokowi Tersenyum
Menurut Fetra, ada dua alasan kuat yang membuat nama Prabowo masih bercokol di posisi teratas.
Pertama, kata dia, Prabowo dinilai publik sebagai salah seorang menteri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki kinerja baik.
"Sebagaimana telah dirilis oleh berbagai lembaga riset, Menhan Prabowo ialaj menteri dengan kinerja terbaik di atas menteri-menteri lain yang kinerjanya juga baik seperti Sandiaga Uno, Sri Mulyani, Nadiem Makarim, dan Erick Thohir," tutur Fetra.
Kedua, katanya, Prabowo dinilai publik sebagai salah satu tokoh yang mampu menyelesaikan berbagai masalah nasional setelah era Jokowi.
"Prabowo menjadi satu-satunya harapan publik untuk memimpin Indonesia periode 2024-2029," beber Fetra.
Selain menghitung elektabilitas, survei LSJ terbaru mengalkulasi tentang pendapat publik terhadap isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
Temuan LSJ menyatakan bahwa sebanyak 71,2 persen responden tidak setuju usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
"Hanya 18,6 persen responden yang mengaku setuju penundaan pemilu dan sebanyak 10,2 persen responden menjawab tidak tahu alias tidak dapat memberikan tanggapan," beber Fetra.
LSJ memaparkan bahwa publik menganggap penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden merupakan pelanggaran konstitusi.
Kemudian, penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI bisa memicu munculnya kerusuhan sosial, sehingga mayoritas menolak wacana tersebut.
Selanjutnya, penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden akan mencoreng nama baik Jokowi.
"Terakhir publik menilai penundaan pemilu dan memperpanjang jabatan presiden dapat menghambat sirkulasi kepemimpinan, sehingga mereka menolak wacana itu," beber Fetra.
LSJ diketahui menggelar survei pada 18 sampai 28 Februari 2022 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Total sampel survei LSJ kali ini adalah 1.225 responden yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling.
Survei LSJ ini memiliki margin of error sekitar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka atau face to face interview dengan responden melalui bantuan kuesioner.
Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan mengaku menyimpan data yang menyatakan rakyat tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Politikus Partai Golkar itu mengeklaim banyak rakyat yang menginginkan urusan ekonomi lebih diperhatikan pemerintah era Joko Widodo (Jokowi). (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Hadapan Bobby Nasution, Sekjen PDIP Minta Kader Menangkan Pemilu 2024
Redaktur : Soetomo
Reporter : Aristo Setiawan