jpnn.com, SURABAYA - Elemen mahasiswa, akademisi, dan aktivis 98 di Surabaya membedah Buku Hitam Prabowo; Sejarah Kelam Reformasi 1998 yang ditulis oleh Buya Aswar Furgdyama. Acara tersebut dilaksanakan di Surabaya, Sabtu (16/12).
Ketua Pelaksana Ali Wafa mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyuarakan sejarah kelam dalam pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia kepada mahasiswa dan aktivis milenial.
BACA JUGA: KAPMP Minta Pihak yang Menuduh Prabowo Melanggar HAM Segera Minta Maaf
"Milenial dan Gen Z agar memeriksa reka jejak calon Presiden dan Wakil Presiden menuju Pemilu 2024. Kami konsisten menolak secara keras pelaku pelanggar HAM," jelas Ali.
Sementara itu, Dandik, aktivis 98 Surabaya, mengungkapkan pelanggaran HAM adalah soal serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 1998.
BACA JUGA: Ketua Komnas HAM: Berbisnis Harus Perhatikan HAM
"Isu HAM tidak akan pernah hilang dalam proses politik di Indonesia selama pelakunya masih berkeliaran dan dipelihara oleh Negara," jelas Dandik.
Dandik menegaskan jika para pelanggar HAM ini tidak diadili, maka hal ini akan menjadi komoditas politik belaka. Dan hal itu, yang tidak diinginkan oleh para keluarga korban.
BACA JUGA: 3 Jenis Obat yang Tidak Boleh Dikonsumsi Ibu Hamil
Di samping itu, Dandik juga menyambut baik hadirnya buku tersebut. Menurutnya, buku ini merupakan bentuk dari protes para aktivis kepada pemerintah yang tidak komitmen dalam urusan HAM.
Dandik mengakui buku ini mampu mengelaborasi secara lengkap dan alasan penting mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia.
"Jika Prabowo tidak bisa dihukum secara pengadilan HAM, setidaknya bisa dihukum secara politik," tegas Dandik.
Hasnu Ibrahim, pegiat pemilu dan demokrasi menuturkan, kegiatan bedah buku ini dalam rangka memperingati hari HAM Internasional 10 Desember lalu.
Selain itu, jelas Hasnu, buku ini juga mengingatkan memori publik atas tragedi kemanusian sebagai catatan kelam demokrasi di mana yang diduga melibatkan aktor penting di lingkaran kekuasaan.
"Mulai sekarang, kita harus menghidupkan alarm demokrasi sebagai pengingat bahwa tolak dinasti politik dan menghukum pelaku pelanggar HAM secara politik jelang Pemilu 2024 mendatang," kata Hasnu. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelanggaran HAM Masa Lalu Akan Menjadi Beban Bangsa bila Tak Pernah Diselesaikan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga