jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta penegakan hukum tetap berjalan meski pesta demokrasi berlangsung.
"Jangan gunakan pemilu sebagai alasan untuk menutupi kejahatan," ujar Teddy di Jakarta, Sabtu (2/12).
BACA JUGA: Partai Garuda Sebut Kampanye dengan Narasi Terzolimi Sudah Tak Laku
Dia pun menyindir pihak-pihak yang menuding bahwa proses penegakan hukum sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk melemahkan kubu tertentu.
"Pemilu ya pemilu, kejahatan ya tetap kejahatan, sehingga harus diproses," ucap Jubir Partai Garuda itu.
BACA JUGA: Elite Partai Garuda Ungkap Fakta Pidato Prabowo soal Buruh
Teddy mencontohkan pasa kasus dugaan korupsi kepala desa di tiga kabupaten Jawa tengah, diduga terjadi pemotongan dana bantuan keuangan Provinsi Jawa tengah oleh tiga Kades tersebut.
"Proses hukum ini sudah dilakukan sejak April 2023, jauh sebelum penentuan capres cawapres maupun caleg," kata Teddy.
Oleh karena itu, jadi sangat aneh jika ada yang menuding ini bagian dari penyalahgunaan kekuasaan dan harus dilawan, anehnya lagi mengaitkan kasus ini dengan Pemilu 2024.
"Memangnya karena pemilu lalu jika ada maling tidak boleh ditangkap dan diproses hukum? Jika malingnya diproses hukum dan ditangkap apakah itu namanya penyalahgunaan kekuasaan dan telah jadi kecurangan pemilu?" tuturnya.
Menurut Teddy, jika para kades diperiksa polisi karena urusan pemotongan dana bantuan dan terbukti secara hukum.
"Ya biarkan saja karena itu bukan urusan pemilu, kecuali dana itu ternyata ada kaitannya dengan pembiayaan urusan pemilu, ya wajar jika akhirnya melakukan pembelaan," pungkas Teddy.(mcr10/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul