Elite Politik Tolak Perppu KPK, Ketua YLBHI Jamin Rakyat Bersama Jokowi

Sabtu, 05 Oktober 2019 – 15:01 WIB
Presiden Jokowi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Asfinawati menyebut rakyat berada di belakang dan setia mendukung Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Sebab itu, Jokowi tidak perlu khawatir untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang KPK.

"Saya mau bilang, Jokowi harus percaya, dia (Jokowi) didukung oleh ratusan, ribuan orang, puluhan guru besar dan juga ribuan dosen," kata Asfinawati saat menghadiri acara bertema "Perppu, Apa Perlu", di Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).

BACA JUGA: Perppu KPK Berpotensi Mengadu Domba Masyarakat

Menurut dia, banyak dosen yang keberatan atas UU KPK hasil revisi. Sebab poin di dalam revisi banyak berisi pelemahan terhadap KPK.

"Jadi begitu UU KPK hasil revisi diberlakukan, karena tidak ada ketentuan peralihan, maka seluruh pasalnya berlaku. KPK akan shut down, tidak bisa dijalankan," ungkap dia.

BACA JUGA: Polemik Perppu KPK, Moeldoko Akui Pemerintah seperti Disodori Buah Simalakama

Memang, Asfinawati menyadari terdapat narasi elite politik tertentu yang terkesan menakuti Jokowi untuk menerbitkan Perppu tentang KPK. Di situ, elite politik menyebut potensi Jokowi bisa dimakzulkan ketika menerbitkan Perppu tentang KPK.

"Mereka (elite politik itu), kan, menghembuskan berbagai macam misalnya bisa dimakzulkan dan orang-orang yang berbicara juga itu-itu saja," ucap dia.

BACA JUGA: Sejumlah Tokoh Dorong Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Namun, terang dia, Jokowi tidak perlu khawatir narasi yang dibangun elite politik. Saat ini, legitimasi Jokowi kuat untuk tetap menjadi presiden. Eks Gubernur DKI Jakarta itu bukanlah mandataris MPR RI.

"Presiden harus ingat, presiden dipilih rakyat. Dia bukan mandataris MPR, sekarang beberapa elite partai politik ingin mengembalikan lagi bahwa presiden dipilih oleh MPR, bertanggung jawab kepada MPR. Ini sebetulnya searah dengan polemik saat ini, ketika presiden mau dijauhkan dari rakyat, pemilihnya, hanya untuk disandera oleh segelintir elite politik," timpal Asfinawati. (mg10/jpnn)


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler