jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melapor kepada Presiden Jokowi soal terjadinya embargo vaksin Covid-19 oleh beberapa negara asing. Embargo itu berpotensi mengakibatkan keterlambatan ketersediaan vaksin di tanah air.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menilai terjadinya embargo vaksin Covid-19 oleh sejumlah negara merupakan sebuah keniscayaan yang sudah diperkirakan akan terjadi bilamana pandemi Covid-19 belum bisa terkendali.
BACA JUGA: Versi Menkes, Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Sudah Mencapai Angka Sebegini
Menurutnya, embargo juga diakibatkan banyaknya kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI), kasus vaksinasi menyebabkan hal fatal, maupun efikasi vaksin yang tidak diharapkan masih terjadi di berbagai negara.
Sosok yang karib disapa Melki ini mengatakan dengan berbagai kondisi itu pemerintah mesti sungguh-sungguh mulai memikirkan alternatif penyediaan vaksin Covid-19 yang sama sekali tidak ada intervensi pihak asing.
BACA JUGA: Ganjar Beber Rahasia Gaya Komunikasi Efektif Mengajak Lansia Ikut Vaksinasi Covid-19
"Produksi vaksin dalam negeri harus menjadi konsentrasi dan perhatian pemerintah saat ini. Apa pun caranya, mesti dipikirkan dan mulai diseriusi agar bisa memproduksi vaksin dalam negeri," katanya, Sabtu (27/3).
Oleh karena itu, Melki menyatakan pemerintah harus serius melakukan percepatan pengembangan hingga produk jadi serta penggunaan vaksin dalam negeri seperti Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih.
BACA JUGA: Melki Tangkap Kesan Kemenkes dan BPOM tidak Mendukung Vaksin Nusantara
"Jadi, solusi alternatif yang paling mungkin dikerjakan hari ini adalah betul-betul fokus kepada pengembangan vaksin dalam negeri, yakni Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih," ungkapnya.
Menurut Melki, dengan fokus pada pengembangan vaksin buatan sendiri, akan membuat negeri ini dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri.
"Tentu kita juga berharap bila vaksin yang dihasilkan dalam negeri ini bisa memadai, kita juga bisa melakukan ekspor vaksin itu ke luar negeri," kata legislator dari Nusa Tenggara Timur itu.
Lebih lanjut Melki menuturkan selain vaksin dan vaksinasi, kampanye serta pemberlakuan PPKM mikro yang sudah efektif saat ini tetap harus diperkuat dan diperluas dalam upaya memutus penyebaran Covid-19.
Dia menilai pemerintah sejauh ini sudah melakukan penguatan dan perluasan cakupan provinsi dalam pemberlakuan PPKM mikro.
Menurut dia, ikhtiar pemerintah itu dilakukan untuk memperkuat PPKM menjadi bagian dari sebuah kebiasaan atau pola hidup baru masyarakat di dalam beraktivitas.
"Jadi, supaya masyarakat bisa beraktivitas normal tetapi dalam sebuah pembatasan berskala mikro yang selama ini sudah berjalan baik," ungkap politikus Partai Golkar itu.
Selain berbagai langkah itu, kata Melki, pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun) yang sekarang bertambah dua (menghindari kerumuman, mengurangi mobilitas) sehingga menjadi 5M, juga harus terus berjalan dengan baik.
"Oleh karena itu, di samping tetap mengupayakan jalur penyediaan vaksin dari luar negeri, kita harus mulai memberi perhatian ekstra dan lebih serius terhadap percepatan penelitian, produksi, dan penggunaan vaksin dalam negeri baik itu Vaksin Nusantara maupun Vaksin Merah Putih," pungkas Melki Laka Lena. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy