Empat Gubernur Minta Tambahan Kuota BBM

Minggu, 29 April 2012 – 11:35 WIB
BANJARMASIN – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya premium, ternyata tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Provinsi lain di Kalimantan juga mengalami hal yang sama. Kesamaan nasib ini mengundang reaksi empat gubernur untuk menuntut pemerintah pusat menambah kuota BBM bersubsidi.

Empat Gubernur se-Kalimantan dengan diprakarsai Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Gubernur Kalteng Teras Narang, Gubernur Kaltim Awang Farouk serta Wakil Gubernur Kalbar Christiady Sanjaya, menggelar pertemuan di Ruang Bina Karna Hotel Bidakara, Jakarta. Mereka membahas secara khusus masalah kouta BMM tersebut.

Berdasarkan data, kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan oleh BPH migas secara nasional untuk tahun 2012 sebesar 40 juta kiloliter. Kalimantan sendiri mendapatkan kuota sebesar 7 persen yang dibagi untuk 4 provinsi.  Jumlah kuota provinsi kecenderungannya semakin menurun, sehingga berbanding terbalik dengan kebutuhan BBM yang semakin meningkat. Apalagi pertumbuhan kendaraan bermotor saat ini terus meningkat dengan rata-rata 15,5% per tahun.

Keempat gubernur sepakat bahwa pengurangan kuota premium sebesar -4,82 persen dan solar -0,11 persen dapat mengakibatkan kuota tersebut habis hanya sampai bulan September 2012. Sehingga pada tiga bulan terakhir 2012 terancam terjadi kekosongan BBM bersubsidi. Kondisi ini dapat berpotensi memicu terganggunya kamtibmas dan roda perekonomian di wilayah Kalimantan.

Menyikapi hal tersebut keempat gubernur yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan mengirimkan surat kepada Menteri ESDM, Ketua Komisi VII DPR RI, Kepala BPH Migas dengan tembusan Ketua DPR RI, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Mendagri, Dirut Pertamina dan Dirjen Migas.

Dalam surat tersebut, keempat gubernur mengajukan permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi Kalimantan tahun 2012 sebesar 60 persen dari realisasi penggunaan BBM bersubsidi tahun 2011. Para gubernur juga meminta agar PT Pertamina menjamin kelancaran pendistribusian BBM dengan menambah depo baru, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan.

Sementara itu, surat untuk Komisi VII DPR RI disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Kalsel Hadi Soesilo kepada anggota Komisi VII DPR RI asal pemilihan Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah. Sebenarnya surat akan disampaikan langsung kepada Ketua Komisi VII, namun pada saat yang bersamaan sedang digelar reses.

Gusti Iskandar berjanji akan memperjuangkan penambahan kuota tersebut. "Saya akan habis-habisan memperjuangkannya di Komisi VII, sebab saya melihat sendiri antrean premium di Kalimantan Selatan sudah sangat mengkhawatirkan. Sementara di daerah lain tidak terjadi hal yang demikian," tegasnya. (tas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tenggak Miras, Mahasiswi Tewas

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler