jpnn.com, SURABAYA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebut Jawa Timur merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di 2022.
Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menunjukkan empat kabupaten di Jawa Timur masuk kategori merah.
BACA JUGA: BKKBN Gelar Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting
Yakni Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso serta Lumajang.
Keempat daerah berstatus merah karena prevalensinya di atas 30 persen.
BACA JUGA: Gerakan Melawan Stunting Hadir di Indramayu, Bupati: Ini Berkah
Kemudian, 18 kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen.
Di antaranya Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Malang serta Nganjuk.
BACA JUGA: HaloPuan Ajak Masyarakat Garut Melawan Stunting dengan Cara Ini
Sementara 15 kabupaten berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen seperti Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Trenggalek dan Kota Batu.
Hanya ada satu daerah berstatus biru yakni Kota Mojokerto dengan pevalensi di bawah 10 persen, tepatnya 6,9 persen.
“Jawa Timur menjadi kontributor utama dari penurunan stunting secara nasional jika semua kalangan bertekad dan berjuang bersama-sama untuk mengatasi persoalan yang masih ditemui di lingkungan."
"Saya yakin Jawa Timur bisa, karena pemerintah pusat secara serius menangani persoalan stunting dari sektor hulu hingga hilir," ujar Hasto dalam keterangannya, Selasa (2/3).
Menurut Hasto, peran pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa harus digerakkan untuk menurunkan angka stunting di masyarakat.
Hasto menyatakan pandangannya pada sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang digelar BKKBN di Surabaya, Rabu (2/3).
BKKBN merupakan lembaga yang diberi tugas oleh Presiden Jokowi sebagai pengendali pencegahan stunting di tanah air.
BKKBN dengan 200 ribu tim pendamping keluarga yang terdiri dari unsur bidan, PKK dan kader KB atau kader pembangunan lainnya telah ada di Desa.
Dengan demikian jumlah ini setara dengan 600 ribu orang.
Mereka akan dilatih dan mendampingi calon pengantin atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, Ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0-59 bulan.
Dalam acara sosialisasi yang digelar BKKBN, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyambut positif rencana pemerintah menjadikan indikator penurunan stunting sebagai salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam menyejahterakan warganya.
“Ada atau tidak ada penghargaan, sudah menjadi tugas pokok kepala daerah untuk selalu peduli dengan masalah kerakyatan termasuk penurunan stunting. Kami yang di Trenggalek terus bertekad untuk menurunkan angka stunting."
"Posisi Trenggalek yang berkategori hijau di angka 18,1 persen dan menduduki urutan 212 dari 246 kabupaten/kota yang memiliki pevalensi tinggi menjadi lecutan untuk kami terus berkarya untuk kemasyarakatan,” ujar Bupati Trenggalek.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang