jpnn.com - jpnn.com - Petugas Subdit IV/Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut menangkap empat tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok di Dusun I Lorong Delima, Desa Paya Tampak, Pangkalan Susu, Langkat.
Mereka dinyatakan bekerja secara ilegal di PT Pinang Makmur Indonesia Lestari (PMIL).
BACA JUGA: TKA Jadi Tukang Sortir Biji Pinang Ditangkap di Langkat
Kasubdit IV/Tipiter Reskrimsus Polda Sumut, AKBP Robin Simatupang menjelaskan, keempatnya dipekerjakan sebagai ahli bidang sortir biji pinang yang hendak di eksport ke luar negeri.
Mereka adalah, Limao (34) asal Hunan-RRC, Li Xin Lin (42) asal Guang Xi RRC, Liu Jianqiang (29) asal Hunan-RRC dan Zeng Youfang (42) asal Hunan-RRC.
BACA JUGA: Duh! Ada TKA Tiongkok Ilegal Garap Proyek Kereta Cepat
Mereka masuk ke Indonesia dengan modal visa wisata. Namun oleh PT PMIL, TKA itu dipekerjakan sebagai tenaga ahli sortir biji pinang kwalitas ekspor ke Tiongkok. Menurut Robin, mereka masuk tidak dalam waktu bersamaan.
"Datangnya mereka sendiri-sendiri. Jadi ada yang baru bekerja dua hari. Ada yang dua bulan dan dua minggu juga," ujar Robin, Rabu (25/1) petang.
BACA JUGA: Jika Terpilih, Ahmad Dhani Bakal Langsung Sweeping
Keempatnya dinyatakan ilegal karena tidak dapat menunjukkan dokumen, izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dari Kementerian Tenaga Kerja (Menaker) dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Dengan begitu, keempatnya tidak memiliki izin bekerja di Indonesia. Begitu juga PT PMIL, tidak memiliki izin untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing.
"Para TKA hanya dapat memperlihatkan paspor mereka masing-masing," ujarnya.
Akibat tindakan ilegal mereka, kata Robin, PT PMIL melanggar pasal 42 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling singkat setahun dan empat tahun paling lama.
Atau, denda paling banyak Rp 400 juta sesuai dengan pasal 185 UU RI no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sementara terhadap empat TKA karena tidak memiliki izin dari kementerian atau pejabat yang ditunjuk, disebut melanggar pasal 122 huruf b UU RI no 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Setelah mereka diperiksa, Polda Sumut menyerahkannya kepada Imigrasi Kelas I Medan, untuk proses penyidikan lebih lanjut dan dideportasi ke negara asalnya.
"Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.500 juta. Sesuai pasal 122 huruf b UU RI No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian," tandasnya. (ted/adz)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TKA Ilegal Marak, Menaker Minta Masyarakat Woles
Redaktur & Reporter : Soetomo