jpnn.com - JAKARTA - Kinerja enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus mendapat sorotan. Kali ini penilaian datang dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PB HMI).
“Sepanjang semester pertama ini kepemimpinan Jokowi-JK belum memperlihatkan hasil yang berdampak luas bagi rakyat kebanyakan,” kata Ketua Umum PB HMI Arief Rosyid Hasan kepada INDOPOS (grup JPNN) di Jakarta, kemarin (21/4).
BACA JUGA: Reshuffle Kabinet, Jokowi tak Boleh Abaikan Pertimbangan JK
Menurut Arief, semester ini justru ditandai dengan banyak gejolak sosial-ekonomi yang mencemaskan. Dia pun meningigatkan, pemerintah perlu mencermati dampak psikologis dan terutama dampak ekonomi bagi rakyat dari kebijakan yang diambil.
Selain itu, pemerintah harus segera menunjukkan loyalitas sepenuhnya kepada konstitusi negara dan amanat rakyat Indonesia yang telah memberi mandat, bukan kepada kepentingan lain yang datang dari pihak manapun.
Atas nama PB HMI, dirinya juga mendesak kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) agar selalu memberi masukan kepada presiden dan wakil presiden untuk selalu memegang teguh konstitusi dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup rakyat banyak.
Wantimpres juga diminta agar mendukung demokratisasi dan kewargaan aktif, dalam hal ini melibatkan mahasiswa dalam setiap agenda kebijakan pemerintah, dan berkenan menempatkan diri sebagai penyambung lidah bagi gerakan mahasiswa.
“Khususnya Wantimpres agar mengagendakan pertemuan rutin dan berkelanjutan dengan kelompok mahasiswa sebagai forum musyawarah bagi isu-isu yang berkembang di publik. Dan Wantimpres agar memfasilitasi pertemuan rutin dan berkelanjutan bersama Presiden RI, sebagai forum deliberasi dalam pelaksanaan pembangunan bangsa,” dorongnya. (dli)
BACA JUGA: Bamsoet: Kubu Agung Kian Hari Makin Lucu
BACA JUGA: Kubu Agung: Yang Lain Gigit Jari
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekor Dunia, Lagu Michael Jackson Dimainkan 20 Ribu Pemusik Angklung
Redaktur : Tim Redaksi