Endus Pungutan UN, Kemdikbud Kirim Tim Investigasi

Senin, 26 Maret 2012 – 22:00 WIB

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan segera mengirimkan tim investigasi untuk menyelidiki adanya dugaan pungutan biaya untuk Ujian Nasional (UN) yang dilakukan di sekolah-sekolah. Pasalnya, hal ini dianggap melanggar aturan pemerintah dan sudah meresahkan masyarakat, khususnya orang tua yang anak-anaknya akan menghadapi UN.

"Untuk UN, tidak ada sama sekali biaya yang dipungut kepada siswa ataupun orang tua. Jika memang dilaporkan ada pungutan UN, maka kami akan segera menurunkan tim investigasi  ke daerah. Ini bisa meresahkan para orang tua," ungkap  Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan, Musliar Kasim ketika dihubungi JPNN melalui telepon selularnya, Senin (26/3).

Ketika disinggung mengenai kasus dugaan pungutan biaya UN di Sorong, Papua Barat, mantan Rektor Universitas Andalas ini cukup terkejut dan mengatakan akan segera menghubungi Kepala Dinas Pendidikan di daerah setempat. "Oh begitu? Nanti saya langsung coba hubungi kepala dinas di sana. Apakah memang benar atau tidak. Jika benar, tentu akan kita tindak," tegasnya.

Musliar mengatakan, sekolah di mana pun baik di pelosok maupun di perkotaan tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan apapun, apalagi untuk pelaksanaan UN. Menurutnya, seluruh sekolah di Indonesia sudah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kalau memang besaran dana BOS yang diberikan pemerintah dinilai kurang walaupun sudah dinaikkan, di Papua sudah ada dana otsus yang bisa menyokong biaya pendidikan. Daerahnya harus ikut berperan, jangan sampai ada pungutan biaya lagi. Itu tidak diperbolehkan," paparnya.

Untuk diketahui, dugaan pungutan biaya UN ini berdasarkan kasus yang menimpa Yakob, salah seorang ortu siswa. Ia  mengungkapkan bahwa biaya yang diminta pihak sekolah untuk mengikuti  ujian ketiga anaknya di jenjang SD, SMP maupun SMA  mencapai Rp 3 Juta.

Yakob sebagai orang tua atau wali murid  yang kurang mampu dan tidak berpenghasilan tetap, tentu saja pungutan itu sangat memberatkan. Kepada Radar Sorong (Group JPNN) Yakob yang sehari-harinya sebagai buruh ini mengaku harus bekerja siang malam untuk mendapatkan uang guna membayar biaya ujian. Belum lagi saat nanti lulus dan melanjutkan pendidikan, ia memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk ketiga anaknya melanjutkan pendidikan berkisar Rp 8 juta. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dikti Ogah Dicap Pilih Kasih


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler