jpnn.com - BANDA ACEH - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes), Nata Irawan menilai pengklasteran desa yang sebelumnya pernah ada di era Orde Baru, layak dipertimbangkan untuk dihidupkan kembali.
Pasalnya, dengan pengklasteran, dapat lebih memudahkan pemerintah melihat perkembangan desa dan melakukan sejumlah upaya guna memercepat pembangunan.
BACA JUGA: TNI Berhasil Padamkan 3.163 Titik Api dan Asap
"Dulu ada desa swadaya, desa swakarya dan desa swasembada. Harusnya kita kembali ke nomenklatur itu. Jadi lebih mudah mengklaster desa mana yang sedang berporses dan desa mana yang sudah maju," ujar Nata, Jumat (9/10).
Menurut dia, lomba antardesa juga perlu lebih dioptimalkan.
BACA JUGA: Beli Alutsista TNI Saja Tersendat, Eeh..Kemenhan Malah Mau Ini
Namun polanya perlu dirubah dari yang selama ini langsung digelar setingkat nasional, dilakukan secara regional terlebih dahulu, mengingat selama ini yang menang cenderung desa-desa di pulau Jawa. Sementara jumlah desa di Indonesia diperkirakan telah mencapai 74.754 desa.
"Nah, dalam (salah satu rancangan--red) Permendagri yang kami susun, ini mau dievaluasi. Jadi kalau bisa (lomba antardesa--red) dibuat regional. Jawa lawan Jawa, Sumatera sendiri. Paling tidak dibagi dalam empat regional. Lalu nanti yang juara pertama di masing-masing regional diseleksi untuk juara nasional yang berhak tampil langsung di hadapan Presiden," paparnya. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Setahun Jokowi-JK, Sekretaris Kabinet Tak Ambil Pusing Hasil Survey
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP Anggap Pimpinan KPK Membangkang
Redaktur : Tim Redaksi