jpnn.com, JAKARTA - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penanganan pandemi Covid-19.
Dia menyebut masyarakat merasa sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
BACA JUGA: Komjen Arief Sulistyanto Evaluasi Penanganan Pandemi Covid-19
Hal itu, kata Pandu Riono, tercermin dari tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) beberapa waktu lalu.
“Kepuasan masyarakat terhadap penanganan pandemi sangat puas. Itu betul bahwa masyarakat bisa merasakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah berhasil mengendalikan pandemi dan itu usaha bersama bukan hanya pemerintah, tetapi juga rakyat yang melakukan vaksinasi dan juga mau memakai masker,” ujar Pandu Riono dalam paparan diskusi rilis survei nasional di akun Youtube Lembaga Survei Indonesia “LSI Lembaga” dikutip Kamis (26/1/2023).
BACA JUGA: Komisi IX DPR Minta Penanganan Pandemi Covid-19 di Kalsel Tetap Terkendali
Menurut Pandu, bukan hanya masyarakat melainkan juga dari kalangan politikus lintas partai mayoritas mendukung kebijakan pemerintah, tidak ada yang menyerang kebijakan Presiden Jokowi terkait penanganan pandemi.
“Dan, tidak ada partai politik yang menyerang kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemik. Semua setuju,” ucap Pandu.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Terus Berinovasi dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Dia memuji kehadiran pemerintah dengan sejumlah bantuan. Oleh karena itu, Pandu mendorong untuk melakukan survei khusus terhadap para penyintas Covid-19.
“Kalau mau nanti ada survei seperti ini lagi ditanya kepada masyarakat akan lebih jelas masyarakat yang berdampak masyarakat yang pernah diisolasi, masyarakat yang keluarganya meninggal, mereka akan merasakan bahwa bantuan pemerintah dalam penanganan pandemi cukup baik,” katanya.
Dia menyebut beberapa hasil studi yang dilakukan mahasiswanya melihat bahwa banyak masyarakat terdampak yang sebenarnya merasakan langsung bahwa pemerintah hadir.
“Lagi sakit ada yang mau mengobati yang selama ini tidak digerakkan, tidak terpikirkan bahwa kita bisa menanganinya sendiri,” katanya.
Lanjut Pandu, menanggapi hasil yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang telah memotret dengan baik tingkat kepuasan masyarakat.
Secara khusus Pandu memberikan nilai A terhadap kinerja Presiden Jokowi.
“Dengan demikian, maka menurut saya, LSI ini sudah bisa memotret bahwa kinerja Pak Jokowi dalam penanganan pandemi kalau mau dikasih nilai, karena saya dosen nilainya A,” katanya.
Selain itu, Pandu juga mendukung kebijakan Presiden Jokowi atas pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir Desember tahun 2022 lalu.
“Seharusnya bisa lebih cepat (mencabut PPKM). Seharusnya sebelum G20. Bayangkan sebelum G20 kita sudah mencabut PPKM seluruh dunia tahu seluruh dunia tahu. Indonesia aman dapat mengendalikan pandemi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pandu mengatakan tugas Presiden Jokowi selanjutnya setelah pandemi berhasil ditangani dengan baik adalah memulihkan ekonomi masyarakat seperti sebelum pandemi.
“Sekarang makin percaya diri. Saya kira pemerintahan Pak Jokowi sudah mulai harus memulihkan ekonomi karena masyarakat kita sebagian besar masih merasakan pendapatnya belum balik, masih belum dapat pekerjaan,” ucapnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil survei LSI pencabutan PPKM diketahui publik sekitar 47 persen. Dari yang mengetahui hal tersebut mayoritas setuju dengan pencabutan PPKM tersebut.
Awareness terhadap pencabutan PPKM lebih tinggi di kelompok perempuan, usia lebih dari 55 tahun, pendidikan tinggi, kalangan pegawai, guru/dosen/profesional, dan berpendapatan lebih dari Rp 4 juta, terutama di perkotaan.
“PPKM saat ini sudah dicabut yang berarti pembatasan kegiatan karena pandemi sudah tidak berlaku. Namun, mayoritas publik atau 77,4 persen merasa penggunaan masker saat ini masih cukup atau sangat diperlukan. Dalam sepekan terakhir, mayoritasnya selalu (30,9 persen) atau lebih sering (26,7 persen) menggunakan masker di tempat umum di luar rumah,” ucap Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.
Hasil survei LSI juga mengungkap mayoritas publik (59,3 persen) setuju atau sangat setuju jika warga tetap harus sudah divaksin sebagai syarat melakukan perjalanan.
Walaupun PPKM sudah dicabut. Mayoritas (82,1 persen) juga setuju atau sangat setuju jika pemberian bantuan sosial tetap diberikan walaupun PPKM sudah dicabut.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari