jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 142 anggota Parlemen Amerika Serikat mendesak Presiden Joe Biden turun tangan untuk menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Turki.
Tuntutan tersebut disuarakan legislator Partai Republik dan Partai Demokrat yang dipersatukan keprihatinan akan situasi di Turki.
BACA JUGA: Rezim Erdogan Mengeklaim Berhak Serbu Wilayah Suriah dan Irak
Melalui sebuah surat, mereka meminta Biden menggunakan kuasa dan pengaruhnya untuk menghentikan praktik-praktik kotor rezim Presiden Recep Tayyip Erdogan.
"Kami mendesak Presiden Biden, untuk mengutamakan pemenuhan hak asasi manusia dan mendesak pemerintah Turki untuk menghentikan kampanye penindasan transnasionalnya, juga membebaskan tahanan politik tanpa syarat, dan memulihkan supremasi hukum," tulis anggota parlemen itu dilansir laman Fr.de.
BACA JUGA: Wahai Amerika Cs! Erdogan Sebut Kebijakan Kalian soal Israel Munafik
"Intervensi Anda sangat penting untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di panggung dunia," lanjutnya.
Masih dalam surat untuk Biden, para anggota Kongres AS itu menyoroti cara-cara ekstrem yang digunakan rezim Erdogan untuk membungkam warga Turki di luar negeri.
BACA JUGA: Putin Menang Telak di Pilpres Rusia, Erdogan Menyambut Gembira
Contohnya, kasus eks pebasket Enes Kanter Freedom yang mengkritik pemerintah Turki selagi aktif berkarier di Amerika Serikat.
Tak bisa membungkam Kanter di Amerika, rezim Erdogan menggunakan berbagai cara untuk meneror keluarga sang atlet di Turki.
"Juga ada surat permintaan ke Interpol dan menyediakan hadiah atas penangkapannya," tulisnya.
Senator AS juga menuding pemerintah Turki telah berulang kali menggunakan peran Interpol untuk menangkap pihak yang kritis di luar negeri dan kemudian mendeportasinya ke Turki.
Pemecatan PNS Setelah Kudeta
Anggota DPR Amerika itu juga mengkritik pemecatan massal pegawai negeri sipil setelah upaya kudeta yang gagal. Puluhan ribu pegawai negeri kemudian ditangkap dengan melabeli mereka teroris.
Sementara mayoritas media di bawah kendali pemerintah Turki, setelah sejumlah wartawan ditangkap karena dianggap terlibat dalam jaringan kudeta.
Di sisi lain para simpatisan Fethullah Gulen, lawan politik Erdogan di luar negeri, juga menghadapi ancaman. Mereka ditangkap di negara-negara Eropa seperti Kosovo dan Moldova ke Turki oleh dinas rahasia Turki MIT.
Situasi di penjara Turki juga menjadi salah satu poin kritik dalam surat kepada presiden AS. Dikatakan, saat ini ada 1.605 napi yang menjadi pasien di penjara Turki, 604 di antaranya sakit parah. Politisi AS merujuk pada data asosiasi hak asasi manusia Turki IHD.
Senator Amerika juga menyinggung adanya putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) yang diabaikan oleh pemerintah Turki. ECHR telah berulang kali memerintahkan pembebasan budayawan dan filantropis Osman Kavala, yang telah dipenjara selama enam tahun sehubungan dengan protes anti-pemerintah.
Sedangkan dalam kasus politisi Kurdi terkemuka dan mantan wakil ketua oposisi HDP, Selahattin Demirtas, Erdogan dan partai AKP yang berkuasa juga dituduh mengabaikan hukum internasional.
ECHR juga mengkritik kasus Demirtas yang telah dipenjara sejak 2016, malah dijatuhi hukuman lebih dari 40 tahun penjara pada bulan Mei, sedangkan Osman Kavala dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada April 2022.
Terkait hal ini Mantan pemain NBA Enes Kanter telah mengomentarinya dalam pesan video di X (Twitter). Dikatakannya, Kementerian Luar Negeri Turki berusaha mencegah surat itu sampai ke tangan Joe Biden dengan menggunakan lobi yang ada.
"Surat yang Anda lihat di tangan saya adalah surat yang Kementerian Luar Negeri Republik Turki telah coba dapatkan selama berminggu-minggu. Surat yang Anda lihat di tangan saya adalah surat yang Republik Turki telah coba hentikan dengan menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk perusahaan lobi Amerika," kata mantan pemain bola basket profesional itu di X atau Twitter. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif