jpnn.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menjadi salah satu pembicara seminar Masyarakat Profesional Sumatera Bagian Selatan (Maspro Sumbagsel) Jilid II di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/4/2022).
Turut hadir dalam seminar bertajuk Komitmen "Dulur Kito" untuk Konektivitas Sumbagsel itu adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Ketua BPK Agung Firman Sampurna.
BACA JUGA: Bantu Masyarakat Kecil, Relawan Erick Thohir Malang Raya Bagikan Paket Sembako
Selain itu, hadir juga lima kepala daerah di wilayah Aglomerasi Sumbagsel, yaitu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Jambi Al Haris dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Pada kesempatan itu, Erick Thohir mengatakan perlu adanya peta jalan (roadmap) yang jelas dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
BACA JUGA: Program Menteri BUMN Erick Thohir Menyentuh Masyarakat
Menurut dia, Indonesia bakal menjadi salah satu negara lima terbesar ekonomi dunia.
Dua di antaranya, Erick mendorong roadmap hilirisasi SDA (Sumber Daya Alam) dan ketahanan pangan secara nasional khusus di wilayah Sumatera Bagian Selatan.
BACA JUGA: Demi Wujudkan Pangan Aman, BPOM Gandeng 13 Perguruan Tinggi
Lebih lanjut, Erick mengatakan Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi di dunia.
Oleh karena itu, Indonesia harus mempunyai roadmap sendiri. Salah satu roadmapnya adalah hilirisasi Sumber Daya Alam dan ketahanan pangan.
Erick menjelaskan kebutuhan pangan dunia ke depan akan terus tumbuh dan Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan sumber daya alamnya yang diekspor secara mentah ke negara lain.
Oleh sebab itu, perlu upaya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah.
“Sebuah potensi bagaimana Sumbagsel bisa mengambil kesempatan selain infrastruktur tetapi menjadi penopang daripada pemasukan negara ataupun daerah dari segi Sumber Daya Alam dan pangan,” kata dia.
Erick menyebut Provinsi Bangka Belitung memiliki kandungan sumber daya timah terbesar di dunia.
Oleh karena itu, Erick mendorong Bangka Belitung membuat Kawasan industri terpadu terkait tambang timah.
“Apa yang disampaikan Gubernur Bangka Belitung mengenai timah memang kita salah satu produsen timah terbesar di dunia. Selama ini Indonesia tidak hanya timah tetapi di semua sumber daya alam kita masih terjebak mindset untuk menjual raw material atau bahan baku kita itu masih sampai 50 persen untuk yang namanya ekspor bahan baku kita di dunia," kata Erick.
Padahal negara-negara tetangga kita sekarang sudah bisa di bawah 22 persen. "Inilah menjadi kekuatan kita, tentu dengan Menteri Investasi dan Gubernur penting membahas kawasan industri terpadu di Bangka Belitung. Itu harus dipertimbangkan,” imbuhnya.
Erick yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu meminta Bangka Belitung fokus untuk melakukan hilirisasi timah dengan menciptakan ekosistem baru yang akan menumbuhkan ekonomi baru dan terciptanya lapangan kerja baru.
“Jadi, ini Bangka Belitung kalau fokus di satu ini dengan seluruh ekosistemnya seperti di Batang, Jawa Tengah itu hasilnya luar biasa. Dari 4.600 hektare di Batang itu sekarang sudah terinvestasi hampir 2.000 hektare dalam waktu 2 tahun lebih. Ini artinya apa ada investasi masuk bagaimana pertumbuhan ekonomi terjadi dan pembukaan lapangan kerja,” ucapnya.
Sementara itu, untuk Provinsi Bengkulu, Erick menekankan fokus terhadap ketahanan pangan yang dapat dikolaborasikan dengan program Makmur BUMN yaitu penguatan ekosistem untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.
“Untuk Bengkulu sendiri saya tidak bicara mengenai infrastruktur tetapi saya bicara tentang pangan. Pangan menjadi hal yang sangat penting di depan. Kalau bicara pangan, di Kementerian BUMN salah satunya mengenalkan yang namanya Makmur,” ungkap Erick.
Erick menerangkan program Makmur ini menargetkan sekitar 200 ribu hektare lahan, namun baru berjalan hampir 80 ribu hektare dan khusus untuk wilayah di Sumbagsel ini ada 8.000 hektare.
“Ini yang membedakan dengan program-program sebelumnya. Kalau program sebelumnya petani hanya diberi pembiayaan tetapi tidak ada pendampingnya bahkan kalau gagal panen didiamkan sendiri karena tidak ada offtaker-nya,” ujar Erick.
Sebaliknya dengan program Makmur yang fokus terhadap 5 komoditas pangan yaitu sawit, gula, padi, kopi dan jagung, BUMN turut memberikan kontribusi untuk memberikan pelayanan yang berpihak kepada para petani sehingga tercipta ketahanan pangan.
“Jadi, para petani ini diberikan pendanaan dari bank-bank Himbara, lalu diberikan pupuk yang tepat waktu, tetapi nonsubsidi. Bibitnya yang benar lalu didampingi oleh Jasindo. Kalau gagal panen, hasilnya 100 persen di offtaker oleh RNI, PTPN bersama swasta,” ujar Erick.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari