jpnn.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah tidak melakukan pemaksaan kepada masyarakat untuk vaksinasi Covid-19.
Namun, kata Erick, pemerintah menargetkan sebanyak 67 persen rakyat Indonesia bisa tervaksinasi.
BACA JUGA: Hari Ini Jawa Barat Paling Banyak Kasus Positif Covid-19
"Karena harus menjadi herd immunity, saling menjaga," tegas Erick dalam webinar Kerja Bareng untuk Negeri" yang digelar Shopee, Sabtu (12/12).
Saat ini, sudah ada 1,2 juta dosis vaksin corona dari Sinovac, Tiongkok, di Indonesia. Namun pelaksanaan vaksinasi masih harus menunggu emergency use authorization (EUA) vaksin itu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
BACA JUGA: Habib Rizieq Jadi Imam Salat Magrib Berjemaah dengan Penyidik
Menurut Erick, pada Januari 2021 juga akan datang lagi 1,8 juta dosis vaksin Sinovac. Bahkan, rencananya di bulan yang sama menyusul kedatangan 15 juta dosis bahan baku yang nantinya akan diproduksi oleh PT Bio Farma.
Erick menambahkan, pada Januari nanti akan ada vaksin bantuan pemerintah, dan vaksin mandiri. Menurutnya, komposisi dan jumlahnya akan ditentukan Kementerian Kesehatan.
BACA JUGA: Lihat, Habib Rizieq Berhadapan dengan Penyidik Polda Metro Jaya
"BUMN ditargetkan 75 juta mandiri. Bantuan pemerintah akan sama atau lebih besar, tetapi tentu itu biar dibicarakan di pihak pemerintah," katanya.
Mantan ketua TKN Jokowi - Ma'ruf ini menambahkan, dari kapasitas yang kerja sama BUMN dan swasta, akan dilakukan sebanyak 13 juta lebih vaksinasi per bulan.
Menurut Erick, bila sebanyak 75 juta, maka sekitar Agustus dan September 2021 sudah terlaksana bila vaksinasi itu dimulai Januari 2021. "Ini target. Tentu harus dijaga, jangan sampai salah suntik, salah kirim," katanya.
Karena itu, lanjut Erick, untuk pengiriman vaksin tersebut nantinya, program satu data dilibatkan sejak awal. Seperti data BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dukcapil, Kemenkes akan menjadi satu data.
Dia menambahkan, vaksin yang dikirim nanti akan ditempel QR Code. "Ketika diproduksi ada QR Code-nya, masuk ke box ada CR Code-nya," ungkap pendiri Mahaka Group ini.
Erick mencontohkan, ketika dikirim 100 dosis ke rumah sakit, maka sudah diketahui untuk siapa vaksin tersebut akan diberikan.
"Jadi seperti pemilu. Jadi, jangan sampai ada grey area, atau black market, yang harganya (misalnya) Rp 100 ribu, tiba-tiba dijual USD 2 ribu. Ini yang harus kami jaga dan pastikan," katanya.
Untuk itu dalam tahap awal vaksinasi ini, pemerintah melakukan konsolidasi. Erick meminta jangan sampai ada yang menyebut pemerintah tak melibatkan swasta.
"Swasta kami libatkan dalam vaksinasi, distribusi, tetapi untuk pengontrolan vaksin datang atau produksi, pemerintah harus menjaga untuk tahap awal," kata mantan bos Inter Milan ini.(boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy