jpnn.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mempertegas arahannya kepada perusahaan pelat merah yang terdampak pada bahan baku impor maupun dengan porsi utang luar negeri (dalam dolar AS) yang besar, seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID agar melakukan pembelian dolar secara tepat guna, bijaksana dan sesuai prioritas dalam memenuhi kebutuhannya.
Arahan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi dampak gejolak geopolitik dan ekonomi global yang sedang memanas saat ini.
BACA JUGA: Menteri Erick Thohir Minta BUMN Antisipasi Dampak Gejolak Ekonomi & Geopolitik Global
"Arahan saya kepada BUMN adalah untuk mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan, bukan memborong. Intinya adalah jangan sampai berlebihan, kita harus bijaksana dalam menyikapi kenaikan dolar saat ini," kata Erick dalam keterangan tertulis, Jumat (19/4).
Arahan yang disampaikannya tersebut juga sejalan dengan penyampaian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam mengantisipasi dampak lanjutan dari gejolak geopolitik dan ekonomi global.
BACA JUGA: Cerita Jusuf Kalla soal Lahan Prabowo yang Diusik Anies, Dibeli 150 Juta Dolar, Tunai
Pemerintah menginginkan impor konsumtif dapat ditahan dulu dalam situasi saat ini.
"Untuk itu pengendalian belanja dan impor BUMN harus dengan prioritas dan sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak," ujar Erick Thohir.
BACA JUGA: Asal Usul Dolar AS Jadi Patokan Dunia dan Kenapa Sekarang Mulai Ditinggalkan
Utamanya untuk BUMN-BUMN yang memiliki eksposur impor dan memiliki utang dalam denominasi dolar AS, Erick Thohir justru mengingatkan para direksi BUMN agar lebih awas dan tidak membeli dolar secara berlebihan atau menumpuk.
Sebagai informasi, tingkat inflasi di AS yang sulit turun salah satunya dipicu oleh kenaikan harga energi.
Situasi perang Israel dan Iran saat ini membuat harga energi global akan sulit turun.
Akibatnya, Bank Sentral di seluruh dunia akan merespons dengan menunda kemungkinan pemangkasan suku bunga acuan.
Akibatnya terjadi capital outflows dari negara berkembang dan membuat kenaikan imbal hasil obligasi, kenaikan suku bunga pasar dana (funding market) dan akhirnya kredit.
Saat ini imbal hasil Obligasi Negara sudah di 6,98 persen. (mrk/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi