jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik suap di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Menurut Erma, ini merupakan bagian dari kontribusi KPK terhadap sistem pemasyarakatan Indonesia. "Saya berharap permainan jual beli sel ini tidak terjadi lagi di seluruh Indonesia," kata Erma, Minggu (22/7).
BACA JUGA: Suap Model Sukamiskin Sepertinya Terjadi di Banyak Lapas
Politikus Partai Demokrat itu meminta Kemenkumham khususnya Ditjen Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lapas di seluruh Indonesia.
Menurut Erma, setiap rapat kerja dan kunjungan ke lapas, Komisi III DPR menemukan adanya masalah kelebihan kapasitas.
BACA JUGA: Bisa Jadi Ini Alasan Jokowi Belum Umumkan Nama Cawapresnya
Bahkan, ada yang sampai 400 persen. Ada pula satu sel ukuran 5 x 3 meter diisi 32 orang narapidana yang sungguh tidak manusiawi.
"Sungguh tidak layak dibandingkan dengan sel mewah napi," ujarnya.
BACA JUGA: Terbukti, Kader PD Jatim Lebih Sreg Dukung Jokowi
Persoalan lain, kata Erma, adalah utang bahan makanan narapidana yang terus menggerus anggaran. Hal ini karena banyaknya narapidana di Indonesia. Anggaran makan untuk narapidana satu hari hanya Rp 15.000.
Karena itu, Erma mengatakan masalah Lapas Sukamiskin hanyalah gunung es dari persoalan pemasyarakatan di Indonesia. Karena itu, sudah saatnya Erman mendorong pemerintah melakukan percepatan pembahasan RUU KUHP bersama dengan DPR.
"Karena dalam RUU KUHP yang baru terdapat banyak perbaikan sistem pemidanaan dan mekanisme hukuman yang lebih memperhatikan prinsip restorative justice," katanya.
Lebih lanjut, legislator dapil Kalbar itu menuturkan, Fraksi Demokrat mendorong pembaharuan menyeluruh dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.
"Hemat kami UU nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah waktunya dievaluasi dan diperbaharui," tuntas mantan anggota DPD ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertahankan Keseimbangan Sumber Daya Alam
Redaktur & Reporter : Boy