JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Penasihat Gerakan Ekonomi dan Kebudayaan (Gebu) Minang, DR Saafroedin Bahar mengatakan etnis Minang tidak perlu lagi takut dengan trauma sejarah masa lalu seperti gerakan PRRI di Sumatera Tengah.
"Zaman sudah berubah, masa lalu adalah pelajaran berharga dan sekarang waktunya bagi etnis Minang untuk tampil lebih percaya diri (PD) tanpa traumatik PRRI," kata Saafroedin Bahar, usai rapat Pleno membahas program kerja Gebu Minang, di Jakarta, Sabtu (12/5).
Kepercayaan diri tersebut lanjut Saafroedin hendaknya juga dibangun oleh institusi kebudayaan, ekonomi dan sosial yang dimotori oleh etnis Minang seperti Gebu Minang ini.
"Gebu Minang harus mengambil posisi sebagai dinamisator pembangunan di ranah, menghindar dari sikap pragmatis, masuk ke wilayah pengabdian bersifat makro dan strategis serta menjauh dari kegiatan politik praktis yang cenderung tidak menghargai kebudayaan," kata pendiri Golkar Sumatera Barat itu.
Posisi tersebut saat ini sangat mungkin ditempati oleh Gebu Minang karena sejumlah posisi penting di Gebu Minang diisi oleh generasi muda yang sangat dinamis dan kreatif serta tidak lagi punya ketergantungan yang tinggi terhadap kekuasaan baik di rantau maupun di ranah, imbuh Saafroedin Bahar.
"Hal tersebut terbukti dari sikap penguasa di ranah yang selalu menghindar berkomunikasi atau berinteraksi dengan Gebu Minang dengan berbagai alasan tapi Gebu Minang tetap konsisten dalam memberikan kontribusi terhadap anak Nagari," tegas purnawirawan Bintang Satu TNI AU itu.
Sungguh pun demikian Saafroedin Bahar bisa memaklumi sikap penguasa di daerah yang menghindar berdialog dengan Gebu Minang. Menurut dia, terpilihnya penguasa di ranah murni proses politik dan politik di Indonesia pada dasarnya berorientasi kekuasaan dan lemah dengan budaya.
"Tapi saya lebih yakin selalu menghindarnya penguasa di ranah untuk berkomunikasi dengan Gebu Minang atau organisasi perantau lainnya lebih disebabkan karena Gubernur Sumbar disodorkan informasi yang salah dari pembisiknya tentang Gebu Minang, BK3AM dan Bakor-Bakor yang ada di rantau," imbuh dia.
Tapi secara kelembagaan sikap politik gubernur itu tidak ada masalah bagi organisasi Minang di rantau karena organisasi perantau Minang bukan organisasi politik. "Janji-janji gubernur disaat dia menjadi calon gubernur dihadapan perantau dahulunya biarlah jadi catatan sejarah saja dan rakyat yang menilai," ujarnya.
Terakhir Saafroedin mengajak seluruh perantau untuk lebih meningkatkan solidaritasnya dari solidaritas bernagari kepada solidaritas provinsi. "Tetap pelihara solidaritas bernagari tapi tingkatkan solidaritas itu ke tingkat provinsi," harapnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditjen PAS Pastikan Tony Wong Kantongi Remisi Waisak
Redaktur : Tim Redaksi