JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri, TB Hasanuddin, mendesak agar proses evakuasi WNI dari Suriah bisa dilakukan semasif dan seintensif mungkin. Menurut Hasanuddin, jangan sampai ada WNI yang terjebak di tengah konflik di Suriah.
Hasanuddin yang mengaku terus memantau perkembangan proses evakuasi mengatakan, saat ini Kementrian Luar Negeri RI sebenarnya sudah menyiapkan proses evakuasi 12.600 tenaga kerja wanita (TKW) dari Suriah, termasuk dari segi pendanaan. Persoalannya, kata Hasanuddin, tidak ada data akurat tentang keberadaan TKI di Suriah.
Menurut Hasanuddin, seharusnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Penyalur Jasa Tenga Kerja Indonesia (PJTKI) memasok data valid tentang nama dan keberadaan TKI di Suriah. "Ini akibat BNP2TKI dan PJTKI tidak beekrja dengan sungguh-sungguh, termasuk kacau balaunya pelayanan asuransi yang menjadi hak mereka," kata Hasanuddin di Jakarta, Sabtu (9/6).
Meski demikian Hasanuddin memuji Kemenlu yang sudah menyiapkan skenario evakuasi. Sebab, Kemenlu bekerjasama dengan TNI dan BIN sudah membuka tiga posko masing-masing di KBRI Damaskus, Allepo di perbatasan Turki-Suriah, serta daerah Lattaqia di sebelah barat Suriah.
Dari informasi yang dikumpulkan Hasanuddin, terdapat empat skenario evakuasi. Pertama lewat darat jika kondisinya kondusif. Skenario kedua, jika evaluasi darat tak memungkinkan maka dilakukan evakuasi melalui udara dengan menggunakan pesawat reguluer.
Skenario ketiga dengan menggunakan pesawat carter. Tapi jika ternyata Suriah ditetapkan sebagai daerah larangan terbang, maka skenario keempat yang dijalankan. Artinya, TKI dijemput di sejumlah titik perbatasan S Suriah dengan Libanon dan Yordania.
Lebih lanjut Hasanuddin mengatakan, sejauh ini baru 273 WNI yang berhasil dievakuasi, yakni 233 TKW dan 40 mahasiswa. Hambatan utama yang dialami, karena tidak adanya data valid tentang nama dan lokasi di Suriah tempat TKI bekerja.
Hambatan kedua adalah masalah transportasi dan komunikasi karena ada beberapa daerah yang ditutup. Hambatan lainnya adalah masalah izin. "Karena tidak semua TKI mendapat izin (untuk dievakuasi) dari tempat mereka bekerja.
Namun demikian Komisi I DPR telah menyetujui penggunaan dana kontijensi sebesar Rp 29 miliar untuk evakuasi ribuan TKI dari Suriah. "Tambahan dana itu bisa disetujui sesuai perkembangan di lapangan. Komisi I akan terus memonitor operasi evakuasi WNI dari Suriah dengan intensif agar evakuasi dapat dilaksanakan sebaik mungkin," ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Bagi pihak keluarga yang memiliki saudara TKI atau tengah menempuh pendidikan di Suriah, bisa menghubungi sejumlah hotline di KBRI Damaskus : +963116119630, +963954444810, +963933098212, +963941950829. Hotline Kemlu RI : 0213813186, 0213849045, 081281686601, 087885665609, 087875777070. (ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tommy Dikenal Rajin Ibadah dan Pemurah ke Tetangga
Redaktur : Tim Redaksi