jpnn.com, JAKARTA - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi penataan Bukit Duri, mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Mereka menilai, langkah gubernur sudah tepat, karena hingga saat ini upaya penataan Bukit Duri oleh konsultan dan dinas terkait belum menunjukkan hasil memuaskan.
“Kekecewaan gubernur dengan konsultan penataan Bukit Duri serta aparat terkait yang menangani Bukit Duri, sama dengan kekecewaan yang dirasakan warga. Jadi sudah sepatutnya gubernur segera melakukan evaluasi,” ujar Direktur Jakarta Publik Service (JPS) Syaiful Jihad, Minggu (9/9).
BACA JUGA: Anies Minta Atlet Jakarta Tak Terlena Kesuksesan Asian Games
Syaiful menilai, anggaran sebesar Rp 438 juta yang digelontorkan oleh pemprov kepada konsultan lewat program Community Action Plan (CAP) ternyata tidak memberikan hasil memuaskan. Bahkan, warga setempat tidak dilibatkan dalam program.
“Lalu untuk apa saja uang sebanyak itu? Sebaiknya tak cukup hanya dievaluasi, tetapi juga harus diaudit oleh BPK tuh duit,” katanya.
BACA JUGA: Sambil Menunjuk Kamera, Bang Hotman Bilang Begini ke Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencium adanya masalah dalam penataan kawasan Bukit Duri, yang disebut tidak melibatkan warga setempat.
Anies mengaku, dirinya memiliki kekecewaan yang sama seperti warga Bukit Duri, karena konsultan yang mengerjakan penataan itu tidak mendengar aspirasi warga.
BACA JUGA: Anies Ngeles Begini soal DP Nol Rupiah yang Sepi Update
"Sama, saya juga kecewa sama aparat yang jalannya enggak benar. Semua bakal dapat teguran. Konsultannya tidak menjalankan tugas dengan benar, konsultannya lebih banyak ngobrol sama sudin, dari pada sama warga," ketus Anies.
Anies mengaku, telah mengevaluasi proses penataan di Bukit Duri. Ia menambahkan, pihaknya akan segera kembali berkoordinasi dengan warga terkait rencana penataan.
Di samping itu, Anies menegaskan, tidak semua penataan yang berbasis community action plan (CAP) seperti penataan Bukit Duri selalu bermasalah.
"Ada yang berjalan baik, ada yang bermasalah. Kalau bermasalah, syukur ketahuan karena bisa dikoreksi. Karena hidup kita itu bukan bebas masalah," terang Anies.
Sebelumnya, Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi menyebut penataan Bukit Duri lewat program CAP oleh Pemprov DKI Jakarta tak melibatkan warga.
Sandyawan menyebut, penataan itu ternyata hanya mempercantik lingkungan.
"Pemprov DKI menggunakan Jakarta Konsultindo sudah mengadakan proyek CAP Bukit Duri. Itu ternyata isinya kebanyakan hanya beautifikasi," kata Sandyawan pada wartawan.
Ia menyayangkan, warga tidak dilibatkan dalam penyusunan CAP tersebut. Menurut dia, CAP dirancang untuk mengembalikan hidup warga.
"Warga yang digusur itu dianggap tidak ada. Padahal Pak Gubernur mengatakan semua warga bisa dipulihkan. Apalagi secara hukum kami menang di pengadilan," kata Sandyawan.
Jakarta Konsultindo yang dimaksud Sandyawan adalah konsultan yang memenangkan lelang penyusunan CAP Bukit Duri senilai Rp 438 juta. Menurut Sandyawan, Jakarta Konsultindo tidak menyiapkan Kampung Susun seperti yang diminta warga Bukit Duri.
"Tidak ada substansi persiapan untuk membangun kampung susun itu. Ternyata tidak dianggap ada warga gusuran ini," tandasnya. (nas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Anies Ditantang Pakai Angkot ke Kantor, Berani Gak?
Redaktur & Reporter : Adil