jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada periode 2014-2019. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini mengapresiasi keputusan yang diambil dalam forum lobi pimpinan dewan ini.
"Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, dan doa para tokoh masyarakat dan ulama, serta pihak-pihak yang masih memiliki nurani untuk menjaga moralitas bangsa, akhirnya RUU P-KS ditunda pengesahanya. Perjuangan kami tidak sia-sia," ungkap Jazuli, Kamis (26/9).
BACA JUGA: RUU PKS Dinilai Liberal Radikal, Bertentangan dengan Agama
Jazuli menyatakan FPKS konsisten menilai RUU ini jauh dari semangat nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran dalam rumusan naskah akademik dan pasal-pasalnya. Menurut Jazuli, perlu kajian mendalam dan perbaikan mendasar secara filosofis yang mengacu pada nilai-nilai tersebut.
"Fraksi PKS merasa berkewajiban melindungi warga bangsa dari kekerasan seksual tetapi kami juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga moralitas bangsa sesuai Pancasila dan konstitusi," paparnya.
BACA JUGA: Ini Alasan DPR Tunda Pembahasan RUU PKS
Anggota Komisi I DPR itu menyatakan, pihaknya pengin ada UU yang komprehensif melindungi warga, bukan saja dari kekerasan seksual tetapi kerusakan moral anak bangsa.
Karena itu, Jazuli menilai sudah benar RUU itu ditunda pengesahannya, demi menghasilkan aturan yang lebih kuat dalam mencegah dan menindak secara efektif segala bentuk kejahatan seksual dengan mengatasi akar masalahnya secara tepat sesuai nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. (boy/jpnn)
BACA JUGA: DPR Sierra Leone Sahkan UU PKS, Hukuman Minimal untuk Pemerkosa Jadi 15 Tahun Bui
Redaktur & Reporter : Boy