jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyebutkan setidaknya ada tiga pertimbangan mendukung Perpres rancangan pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tahun anggaran 2020-2044.
Pertama, kata Fadli, rancangan itu menjadi terobosan yang menjawab percepatan modernisasi Alpalhankam.
BACA JUGA: Gerindra Minta Megawati-Prabowo Maju di Pilpres 2024, Setuju?
Sebab, kata dia, kondisi Alpalhankam Indonesia memang sudah tidak memadai, baik dari sisi jumlah, maupun segi usia.
Sekitar 70 persen Alpalhankam tanah air, menurut Fadli, umurnya sudah uzur.
BACA JUGA: Perihal Rancangan Perpres Pemenuhan Alpalhankam, Begini Reaksi Fadli Zon
"Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402, salah satu faktor penyebabnya adalah karena usia yang sudah tua. Selama ini anggaran TNI banyak tersedot untuk pemeliharaan alpahankam yang sudah tak layak pakai," kata Fadli dalam keterangan persnya, Senin (7/6).
Kedua, lanjut dia, dari sisi anggaran melakukan modernisasi dengan menyatukan alokasi anggaran pertahanan 25 tahun, bisa meningkatkan kapasitas pengadaan alpahankam secara lebih komprehensif.
BACA JUGA: Tabrakan Maut Truk Sayur vs Honda Brio, 2 Orang Tewas, Briptu Robi Dapat Perawatan
Hal itu bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia, juga dianggap Fadli, lebih efisien dibanding pengadaan dilakukan secara terpisah dan parsial.
"Jika diukur dari PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 2020 sebesar 15.434,2 triliun, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun itu sebenarnya hanya pada kisaran 0,6-0,7 persen setiap tahunnya. Kalau merujuk pada dokumen MEF, idealnya sejak MEF II, antara 2014 hingga 2019, alokasi anggaran pertahanan kita sudah ke arah 1,5 persen dari terhadap PDB," tutur dia.
Selanjutnya, ujar anggota Komisi I itu, rencana pemenuhan Alpalhankam bersifat meneruskan strategi MEF yang saat ini sudah masuk tahap ketiga.
Menteri Pertahanan Prabowo Subinto harus menghadapi tiga tantangan sekaligus terkait dengan MEF.
Pertama, Prabowo harus menuntaskan MEF. Kedua, harus menghadapi kenyataan terkendalanya anggaran pertahanan karena ada pandemi.
Ketiga, harus bisa menawarkan rancangan strategis baru untuk meneruskan MEF.
"Jadi, mau tidak mau Kemenhan harus bisa membuat terobosan. Rancangan Perpres tentang Alpahankam ini adalah hasilnya," tutur dia.
Dalam satu tahun ini, Fadli melihat upaya Kementerian Pertahanan untuk melakukan percepatan target MEF cukup serius dan komprehensif.
Misalnya, Kemenhan mengevaluasi kembali kontrak kerja sama pertahanan yang dinilai tidak efisien dan membuka relasi luas dengan berbagai negara agar tidak tergantung pada satu negara saja.
"Jadi, langkah-langkah yang disusun Kemenhan sudah sangat komprehensif. Indonesia memang harus membuat terobosan penting agar dapat segera memiliki sistem pertahanan nasional yang tangguh," pungkas Fadli. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lihat Adik Ipar Tidur, Petani Muda Ini Tergiur, Terjadilah..
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan