jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pemerintah terkait persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah di Indonesia.
Fadli menilai bahwa bencana asap akibat karhutla yang saat ini tengah terjadi tidak ubahnya seperti lemparan kotoran bagi para diplomat Indonesia yang sedang berjuang meyakinkan Uni Eropa dan juga World Trade Organization (WTO) untuk mendukung produk sawit Indonesia.
BACA JUGA: Tak Hanya Asap, Karhutla Juga Sebabkan Satwa Liar Mati
“Bencana ini benar-benar merupakan etalase buruk bagi perjuangan diplomasi dagang kita," ujar Fadli dalam keterangannya, Kamis (19/9).
Menurut Fadli, pemerintah seharusnya menggunakan bencana karhutla sebagai alat membersihkan industri perkebunan sawit nasional dari perusahaan-perusahaan nakal perusak lingkungan. "Cara ini, menurut saya, akan sedikit memulihkan citra buruk industri sawit kita di mata dunia," jelasnya.
BACA JUGA: Dorong Bebas Visa bagi WNI, Fadli Zon Dekati Parlemen Timor Leste
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menuturkan sederhana saja, bagaimana Indonesia bisa merayu negara-negara Eropa untuk terus membuka pasarnya bagi produk sawit Indonesia. "Ketika pada saat bersamaan semua tuduhan mereka atas perkebunan sawit Indonesia yang merusak lingkungan, melakukan deforestasi, malah dikonfirmasi oleh bencana karhutla yang 99 persen akibat ulah manusia dan terus menerus terjadi?" paparnya.
Seperti diketahui, kata Fadli, awal tahun ini 28 negara Uni Eropa sepakat untuk memasukkan minyak sawit Indonesia sebagai katagori tidak berkelanjutan sehingga tidak akan mereka gunakan sebagai bahan baku biodiesel. Mereka menyoroti masalah deforestasi akibat adanya budidaya sawit yang masif.
"Mulai 2030, Uni Eropa akan melarang total konsumsi sawit Indonesia. Artinya, sebelum itu mereka akan mulai mengurangi konsumsi sawit asal Indonesia," ujarnya.
Dari sisi dagang, lanjut Fadli, keputusan Uni Eropa tersebut tentu saja merugikan Indonesia. Industri kelapa sawit merupakan salah satu industri strategi nasional, khususnya dalam kelompok non-migas.
Meminjam hasil riset Perkumpulan Prakarsa, Fadli menuturkan bahwa minyak sawit merupakan komoditas penyumbang ekspor terbesar Indonesia selama 1989-2017. Saat ini produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44 juta ton - 46 juta ton per tahun, dengan luas lahan sekitar 14 juta hektare. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperkirakan produksi sawit akan mencapai 51,7 juta ton pada 2025.
Ironisnya, peningkatan produksi sawit tadi berbanding terbalik dengan pasar ekspor Indonesia yang tengah menghadapi ancaman boikot. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pada 2018 ekspor sawit ke Eropa mencapai 4,7 juta ton. Dari jumlah itu, 60 persen di antaranya digunakan untuk bahan bakar nabati (biofuel). Jumlah ekspor ke Eropa itu mencapai 14 persen dari total ekpor sawit Indonesia secara keseluruhan.
"Bisa dibayangkan apa jadinya jika Uni Eropa sepenuhnya menghentikan impor sawit dari Indonesia?" ungkap Fadli.
Sayangnya, ujar dia, pemerintah Indonesia juga turut andil dalam membiarkan citra buruk yang terus melekat pada industri sawit nasional. Pemerintah belum terbuka dalam melakukan audit industri sawit. Padahal, audit terbuka merupakan bagian dari kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).
"Seharusnya seluruh perusahaan sawit diperiksa oleh auditor independen yang bertugas memverifikasi apakah betul industri sawit kita tidak mendegradasi lingkungan atau melakukan ‘land cleansing’ dengan cara-cara yang merusak lingkungan," paparnya.
Memang, Fadlu menduga di balik boikot Uni Eropa atas produk sawit Indonesia terselip kepentingan dagang untuk melindungi produk mereka sendiri, yaitu ‘sun flower oil’ dan ‘rapeseed oil’. Namun, lanjut dia, tidak adanya keterbukaan dan keseriusan tindakan dari pemerintah pada pelaku industri sawit yang nakal telah ikut mempersulit munculnya kepercayaan masyarakat Eropa.
Dia menuturkan, opini dunia internasional memang tak bisa diabaikan. Apalagi, selain ancaman boikot dari Uni Eropa, kini juga muncul kampanye global “Palm Oil Free” (Bebas Minyak Sawit) yang mengarah pada boikot total seluruh produk sawit. POF (palm oil free) adalah kampanye negatif terhadap penggunaan produk sawit untuk berbagai industri, terutama ‘consumer product’.
"Sejumlah LSM lingkungan, serta para aktivis di berbagai belahan dunia, merupakan motornya. Mereka menekan sejumlah industri global untuk mencantumkan label POF di produk yang mereka hasilkan," jelasnya.
Kini ada lebih dari 200 perusahaan multinasional dengan ribuan produk pangan dan non-pangan global yang telah mengadopsi label POF. Produk-produk itu mencakup biskuit, mi instan, coklat, margarin atau mentega, sereal, es krim, makanan ringan, serta makanan beku dan kalengan.
Kampanye ini tentu saja bisa merugikan Indonesia, yang merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Apalagi, secara global 83 persen penggunaan minyak sawit memang untuk industri pangan, sementara 17 persen sisanya untuk industri non-pangan, termasuk di dalamnya biodiesel. Sehingga, jika labelisasi POF ini kian meluas, maka Indonesia akan kian kesulitan memasarkan minyak sawitnya.
"Itu sebabnya saya ingin mendorong pemerintah agar memanfaatkan bencana karhutla 2019 sebagai momen untuk mereformasi industri perkebunan sawit di tanah air," paparnya.
Dia menegaskan Indonesia harus memperbaiki tata kelola perkebunan sawit agar tidak menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan deforestasi. "Tindak semua perusahaan sawit yang merusak lingkungan. Tanpa adanya perbaikan yang drastis, produk sawit kita akan semakin ditolak dunia," pungkasnya.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy