jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pihak legislatif tidak berwenang ikut campur dalam masalah reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Namun, dia menilai perombakan kabinet memang perlu dilakukan kalau pemerintah ingin ada perbaikan.
Apalagi, politikus Gerindra itu melihat mayoritas menteri kabinet kerja masih sibuk dengan pencitraan. Tak terkecuali presiden sendiri selaku kepala negara yang kerap mengambil tugas-tugas yang tidak seharusnya dilakukannya.
BACA JUGA: Mensos: Penerima Dana PSKS di Babel 2.624 Orang
"Saya melihat reshuffle diperlukan kalau pemerintah ingin memperbaiki diri. Ini di banyak sektor penyerapan anggaran rendah," kata Fadli di gedung DPR Jakarta, Rabu (22/7).
Karena itu, Fadli mendorong pemerintah fokus menjalankan sistem kerjanya. Presiden dan menteri harus berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Misalnya kepala negara memikirkan masalah secara garis besar bukan malah mengurusi tugas pembantunya.
BACA JUGA: Pemerintah Gelontorkan 1 Miliar untuk Perbaikan di Tolikara
"Presiden harus membentuk sistem kerja yang fokus. Apa yang jadi tugas presiden dan yang jadi tugas pembantunya. Presiden berpikir grand design, tapi kadang presiden terlalu mikro. Bagi kartu, kaos, bukan saatnya untuk pencitraan lagi. Waktu presiden itu sangat mahal," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: KPK Sesumbar Dalam 40 Hari Bisa Bawa OC Kaligis ke Pengadilan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Berlebaran di Luar Jakarta, Mau Hindari KIH?
Redaktur : Tim Redaksi