jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, PDI Perjuangan seharusnya mendukung rancangan undang-undang (RUU) Pilkada tentang pilkada tak langsung. Pasalnya, kata dia, pilkada tak langsung akan menghemat biaya negara.
"Katanya kan presidennya (Jokowi) mau berhemat, harusnya dukung dong penghematan melalui pilkada tak langsung," ujar Fadli di diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu, (13/9).
BACA JUGA: Serentakkan Pilkada Langsung untuk Penghematan
Lebih lanjut Fadli menjelaskan, pilkada langsung berakibat pada biaya penyelenggaraan yang mahal. Hal itu dianggapnya sebagai demokrasi yang mahal.
Selain itu, ujarnya, pilkada langsung banyak dibajak oleh kaum pemodal calon kepala daerah. Akibatnya, hanya orang-orang berduit yang bisa memenangkan pilkada.
BACA JUGA: PDIP Balik Tuding Koalisi Merah Putih Takut Kalah di Pilkada Langsung
"Ketika demokrasi dibajak kaum pemodal maka hanya orang-orang yang punya uang atau orang yang didukung mafia yang bisa maju. Minimal kan mereka bisa Rp 15 miliar-Rp 20 miliar untuk menyiapkan kampanye dan lain-lain. Jadi ini adalah salah satu alasannya tolak pilkada langsung," tegas Fadli.
Mantan Sekretaris Tim Kampanye Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pemilu presiden itu lantas menantang Jokowi dan PDI Perjuangan untuk membuktikan bahwa pilkada langsung bisa menghemat biaya. Pasalnya, ia merasa dana negara terlalu banyak mengeluarkan dana untuk pilkada langsung. Belum ditambah banyaknya kerusuhan di daerah akibat pilkada yang dianggap gagal atau menyimpang.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Pilkada Lebih Baik Dilakukan Secara Langsung
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Langsung Disebut Bisa Menekan Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi