jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyindir kebijakan pemerintah soal Perppu Ormas hingga pelarangan layanan percakapan instan telegram. Berbicara di diskusi Cemas Perppu Ormas di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7), menilai Perppu Ormas menunjukkan sikap pemerintah bermain api dengan persoalan demokrasi.
Menurut dia, jika tiba-tiba orang yang punya hak asasi untuk berserikat dan berkumpul dijamin UUD 1945 dicabut begitu saja dengan subjektivitas pemerintah maka akan menimbulkan kegaduhan baru. "Ini sangat berbahaya," kata Fadli.
BACA JUGA: Ismail: HTI Masih Legal
Dia menilai kelemahan pemerintah sekarang ini adalah tidak bisa membaca apa sebenarnya keadaan yang terjadi di masyarakat. Menurut Fadli, ini merupakan rezim paranoid.
"Diagnosa salah, kasih obat salah. Yang perlu diurus, tidak diurus, yang tidak perlu diurus, malah dituus. Ini ketidakmampuan mengelola negara," jelasnya.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Pastikan Perppu Bukan untuk Membubarkan Ormas
Fadli justru menyinggung pula langkah pemerintah memblokir layanan percakapan instan Telegram, Jumat (14/7) dengan alasan membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan terorisme.
Fadli heran, pemerintah beralasan pemblokiran Telegram hanya karena alasan pernah dipakai teroris. Kalau demikian, sindir Fadli, panci juga harus dilarang karena pernah dipakai teroris untuk membuat bom panci.
BACA JUGA: Perppu Ormas Justru Akan Menambah Potensi Bahaya bagi Pemerintah
“Telegram dihapus karena pernah dipakai teroris. Menurut saya kalau begitu panci juga dilarang dong. Logikanya ini sangat menyedihkan. Ini kemunduran dalam kualitas demokrasi,” sindir Fadli.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aktivis Ormas Pelaku Sweeping Bisa Dihukum 6 Bulan Penjara
Redaktur & Reporter : Boy